Ribut Luhut vs Masinton, Puan: Kita sudahi saja!

Ketua DPR Puan Maharani meminta polemik isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden dihentikan. Menurutnya, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas menyangkut dua isu tersebut. 

Hal ini disampaikan Puan merespons pelaporan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, karena mengkritik Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan sebutan 'brutus Istana' lantaran getol mendorong penundaan Pemilu 2024. 

"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya, kita sudahi saja. Jadi ya, kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," ujar Puan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). 

Puan menegaskan, Presiden Jokowi beberapa kali telah meneguhkan sikapnya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi Kepala Negara telah menyatakan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal yang telah disepakati.

"Kita ketahui bahwa presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024," katanya. 

Politikus PDIP ini menyarankan agar semua pihak sebaiknya mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024, mengingat KPU dan Bawaslu telah mulai bekerja. 

"KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru, dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada. Itu saja," pungkas dia.

Masinto dilaporkan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) ke MKD pada Senin (18/4). Koordinator RIB Risman Hasibuan menyebut, pihaknya melaporkan Masinton ke MKD karena melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menjelaskan, dalam laporannya ke MKD, pihaknya mempersoalkan pernyataan Masinton yang menyebut Luhut sebagai brutus Istana. 

Menanggapi itu, Masinton menilai pelaporan dirinya sebagai sebuah sirkus lawak. Dia justru mempertanyakan legal standing pelapiran RIB. 

"Mohon maaf saya nggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan?," ujar Masinton kepada wartawan, Selasa (19/4). 

Masinton mengatakan, dirinya justru menantang pelapor untuk membawa big data yang dimaksud Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, hal itu merupakan bentuk transparansi informasi ke publik. 

"Itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," ujarnya.