sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ridwan Kamil wacanakan pemekaran Jawa Barat

Menurutnya setidaknya terdapat 40 kabupaten/kota di "Bumi Pasundan".

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Kamis, 15 Okt 2020 12:41 WIB
Ridwan Kamil wacanakan pemekaran Jawa Barat
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 365.240
Dirawat 64.032
Meninggal 12.617
Sembuh 289.243

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mewacanakan pemekaran wilayah di "Bumi Pasundan". Salah satu pertimbangannya, bantuan anggaran dari pusat tergantung jumlah daerah, bukan populasi penduduk.

"Penduduk kami banyak (hampir 50 juta jiwa), tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara, anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," ujarnya saat webinar.

"Jadi, ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik, yaitu pemekaran wilayah," imbuh Emil, sapaannya, menukil situs web Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, Jabar memiliki luas 35.000 kilometer persegi dan terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan 5.312 desa dan 645 kelurahan di 627 kecamatan. Menurutnya, "Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota)."

Pertimbangan kedua untuk melakukan pemekaran, jumlah populasi Jabar, yang terbesar se-Indonesia, setara dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia. "Dari ukuran jumlah penduduk, saya seperti mengurus dinamika sekelas negara," jelasnya.

Bekas Wali Kota Bandung ini menjelaskan, tingginya jumlah penduduk akan berdampak terhadap perebutan sumber daya, tata ruang, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. 

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," ucapnya.

Alasan berikutnya, ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pusat itu memengaruhi pelayanan publik dan penggerakan ekonomi daerah.

Sponsored
Berita Lainnya