Risma datangi KPK, koordinasi soal Bansos Covid-19

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma berkunjung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/1). Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, kedatangan Risma untuk koordinasi surat rekomendasi terkait hasil kajian pengelolaan Bantuan Sosial (Banson) Covid-19.

"Hari ini KPK menerima kehadiran Mensos Tri Rismaharini untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tanggal 3 Desember 2020," kata Ipi.

Melalui pertemuan koordinasi itu, lembaga antisuap bakal paparkan kembali hasil kajian dan rekomendasi KPK sebagai pelaksanaan tugas monitoring. Menurut Ipi, ada beberapa masukan yang telah sampaikan.

"Terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos (Kementerian Sosial) dalam penyaluran bansos," jelasnya.

Risma dan jajarannya diterima oleh tiga pimpinan KPK, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan pihak Kedeputian Pencegahan KPK. Namun, Ipi belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait pertemuan itu.

"Lebih lanjut kami akan informasikan hasil diskusi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1). Ada tiga jenis bantuan dalam peluncuran kali ini, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Presiden kemudian memerintahkan para menteri dan kepala daerah agar mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran tanpa potongan apapun.

Pemerintah, jelas Presiden, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima bantuan dari Sabang  hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dia berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang terdampak Covid-19. 

"Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan bantuan PKH menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), total anggaran yang dialokasikan Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).