sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Risma nonaktifkan 21 juta data penerima bansos

KPK meminta hanya DTKS yang menjadi acuan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 30 Apr 2021 16:37 WIB
Risma nonaktifkan 21 juta data penerima bansos

Pemerintah menonaktifkan sedikitnya 21 juta data penerima bantuan sosial (bansos) karena berstatus ganda. Langkah ini ditempuh guna memperbaiki pendataan agar distribusi bansos lebih akurat. 

"Karena ada 21 juta yang kita 'tidurkan', kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan, untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan," ujar Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (30/4).

Usulan daerah yang baru diterima sekitar 5 juta data. Di sisi lain, Risma menyebut, ada enam daerah, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa letterlijk dengan data kependudukan.

"Kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya. Karena itu, kita secara terus-menerus, termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, jangan ada data lain yang menjadi acuan penyaluran bentuk-bentuk bantuan selain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia juga mengingatkan agar data itu disatukan dan tak dipegang secara terpisah di masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemensos.

Penyatuan data, katanya, untuk mencegah tumpang tindih bantuan yang diberikan dan tidak menutup kemungkinan membuat penerimaannya menjadi ganda. "Syukur-syukur kalau sampai ke penerima, tetapi kalau datanya ganda yang satu kemudian disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan."

Alex menyampaikan, DTKS perlu ditertibkan sehingga ke depan data yang dimiliki pemerintah betul-betul akurat dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Perbaikan sistem data, sambungnya, juga membantu jika pemerintah memberikan bantuan tunai.

"Dan apalagi kalau nanti sudah tersistem sesuai bantuan yang bersifat tunai, itu langsung ditransfer sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," ujarnya.

Sponsored
Berita Lainnya