Rusuh di Manokwari, Polri: Warga terprovokasi video di medsos

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat, diduga karena masyarakat terprovokasi oleh sebuah video di jejaring media sosial. Video diduga berisi insiden pengepungan dan penjemputan mahasiswa Papua di asrama di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.

Dedi menjelaskan, massa yang turun ke jalan pada awalnya hanya menyampaikan aspirasi atas sikap yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya. Tak lama setelah itu, peserta aksi memblokir jalan dan membakarban. Rusuh pun pecah. Kerusuhan diperparah oleh penyebaran informasi provokatif melalui media sosial.

“Massa dengan jumlah cukup besar ada di Makali dan pertigaan Pisbel. Ada beberapa akun menyebar informasi provokasi sedang ditelusuri tim siber Bareskrim,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8).

Dedi menjelaskan, Pangdam TNI bersama Kapolda Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat telah menemui massa pengunjuk rasa. Kendati demikian, ketiganya gagal bernegosiasi dengan massa. Malah ketiganya mendapatkan serangan dengan dilempari oleh massa dengan batu.

“Pangdam, Kapolda dan Wakil Gubernur tadi sudah mencoba berkomunikasi dan meredam massa. Namun ada provokasi yang menyebabkan terjadinya penimpukan batu ke arah Pangdam, Kapolda dan Wakil Gubernur,” tutur Dedi. “Kalau sudah tenang, Kapolda, Pangdam dan Wagub akan menemui massa lagi.” 

Aparat keamanan, jelas Dedi, memilih mundur setelah aksi provokasi tersebut. Sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) TNI dan tujuh SSK polisi kini dikerahkan untuk mengatasi kerusuhan di Manokwari.

Akibat kerusuhan itu, sejumlah fasilitas seperti kantor DPRD, bekas kantor gubernur dan fasilitas lainnya dibakar massa. Bahkan tiga orang anggota polisi, yakni Karo Ops Polda Papua Barat dan dua anggotanya mengalami luka akibat aksi provokator pelemparan batu ke tiga petinggi yang bernegosiasi.

“Sampai saat ini situasi masih waspada, bukan siaga satu. Upaya penegakan hukum akan dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran. Kami masih terus bernegosiasi dan mengutamakan soft approuch,” ucap Dedi.