Saran Muhammadiyah ke pemerintah terkait Perpres 10 Tahun 2021

Muhammadiyah menyarankan pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang keberatan atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Momor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras)

“Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Senin (1/3).

Mu’ti menambahkan, selain betanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait penetapan industri minuman keras dalam kategori usaha terbuka.

Menurutnya, dengan kebijakan itu, industri miras bisa menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Abbas menilai, kebijakan tersebut tidak lagi melihat aspek menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas, namun hanya memperhitungkan aspek investasi semata.

“Saya melihat dengan adanya kebijakan ini, tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha,” ujarnya, Kamis (25/2).

Abbas menilai, pedoman Pancasila dan UUD 1945 sebagai panduan bernegara kini hanya menjadi hiasan saja, tetapi dalam kebijakan pedoman sebagai karakter dan jatidiri kebangsaan itu ditinggalkan.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” pugkasnya.