Satu tahun periode kedua Jokowi: Tahun pandemi dan tantangan ekonomi

Mengenai omnibus law UU Cipta Kerja, pemerintah membangun narasi peningkatan investasi. Tetapi keberadaan UU ini mendapat kritik luas, terutama dari kelompok buruh. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah pengurangan hak buruh, masuknya TKA asing, dan semakin berkuasanya pemilik modal. Pada Oktober 2020, muncul gelombang unjuk rasa menolak UU itu, antara lain oleh kelompok buruh dan mahasiswa.

"Sepanjang 2020, isu omnibus law menghadirkan tekanan publik di media dan media sosial," kata Rustika.

Sementara isu radikalisme dan terorisme banyak disorot ketika muncul wacana pemulangan WNI mantan ISIS dan banyaknya kasus penyerangan terhadap ulama di berbagai daerah. Adapun isu reshuffle kabinet dikaitkan dengan kinerja sejumlah menteri yang tak maksimal. Salah satunya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di bidang sosial, program bantuan sosial menjadi isu utama dalam pemberitaan media (30.960 berita). Kemudian BPJS (19.032 berita), Kartu Prakerja (16.189 berita), Program Keluarga Harapan (10.572 berita), bencana alam (8.241 berita), dan tingkat kemiskinan (6.052 berita).

Rustika mengatakan pandemi Covid-19 meningkatkan implementasi kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang sosial. "Salah satunya berupa bantuan ekonomi sebagai bentuk jaminan sosial dari negara untuk warga yang terdampak pandemi," ujar Rustika.

Berbagai program bantuan sosial, termasuk yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, banyak membentuk sentimen positif dalam pemberitaan media. "Publik menganggap bantuan sosial itu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi," ucap Rustika.

Sementara isu BPJS menguat di awal tahun pertama periode kedua Jokowi ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sejumlah pihak melontarkan protes. Belakangan, kenaikan iuran itu dibatalkan Mahkamah Agung. Adapun program Kartu Prakerja sempat memunculkan perdebatan lantaran ada dugaan konflik kepentingan staf khusus milenial Jokowi.

Di bidang hukum, kasus Novel Baswedan mendominasi pemberitaan media (6.815 berita), disusul kasus gagal bayar asuransi (5.945 berita), kerusuhan Papua (4.435 berita), kebakaran hutan dan lahan (4.386 berita), dan kasus narkoba (4.374 berita). Isu lain yang menjadi sorotan media adalah kasus Djoko Tjandra (2.769 berita) dan kasus Harun Masiku (2.406 berita).

Kasus Novel Baswedan memunculkan kritik di media lantaran pemerintahan Jokowi dianggap tak serius mengungkap kasus itu. "Penetapan tersangka hingga vonis ringan terhadap dua terdakwa dituding janggal," katanya. Sementara kasus gagal bayar asuransi, antara lain kasus AJB Bumiputera, Jiwasraya, dan Asabri, mendorong berkembangnya wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan.

Isu kerusuhan Papua mencuat pascaperistiwa rasialisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Media menyoroti perusakan fasilitas umum di sejumlah kota di Papua hingga peristiwa pembunuhan warga pendatang yang menyebabkan eksodus massal. Adapun kasus Harun Masiku juga memunculkan kritik dalam pemberitaan media lantaran hingga kini Harun Masiku belum ditangkap.