Saturasi 95%, Menkes minta pasien Covid-19 isoman di rumah

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meminta pasien Covid-19 dengan kondisi saturasi 95% ke atas, tanpa gejala sesak nafas, dan tidak memiliki komorbid untuk melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah. Tujuannya, terhindar dari paparan Covid-19 (exposure viral load) yang tinggi di rumah sakit (RS) serta bakal lebih tenang secara emosional.

"Lebih baik untuk yang bersangkutan tinggal di rumah sehingga imunitasnya terjadi. Kalau yang bersangkutan sudah merasakan sesak atau saturasinya di bawah 95% dan memiliki komorbid itu yang harus masuk rumah sakit," ujarnya dalam telekonferensi, Senin (5/7).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal menyediakan layanan telemedis bagi pasien Covid-19 yang isoman di rumah sehingga merasa diperhatikan. Program tersebut akan menggandeng 11 platform dengan menyediakan jasa konsultasi dokter hingga pengiriman obat secara gratis.

Paket konsultasi dokter hingga pengiriman obat juga disebut diintegrasikan dengan laboratorium polymerase chain reaction (PCR). "Kalau teman-teman ingin melakukan uji PCR bisa melakukan dari telemedicine ini. Kalau hasilnya positif, bisa langsung diteruskan," tutur Budi.

Selain itu, sambung dia, Kemenkes menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelaraskan penawaran dan permintaan ketersediaan oksigen di berbagai RS. “Juga transportasi logistiknya ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada."

Jika terjadi kekurangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengonversikan oksigen bagi industri dialokasikan ke RS bahkan mewacanakan impor jika diperlukan.

Lapor Covid-19 sebelumnya mengungkapkan, 265 pasien Covid-19 meninggal dunia saat isoman di rumah masing-masing selama Juni-2 Juli 2021. Mereka tersebar di 47 kota/kabupaten dari 10 provinsi.

Provinsi yang terekam cukup banyak mengalami kematian di luar RS adalah Jawa Barat (Jabar) dengan 97 kematian di 11 kota/kabupaten. Fenomena ini terjadi seiring kolapsnya fasilitas kesehatan (faskes) yang berujung pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak dan diperparah komunikasi risiko pemerintah yang buruk.