SDM minim, Kejagung optimalkan penanganan korupsi di Papua

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui, instansinya di Papua dan Papua Barat belum menyeluruh. Pasalnya, tidak semua kabupaten memiliki Kejaksaan Negeri (Kejari) bahkan ada provinsi yang belum didirikan Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono, menjelaskan, personel untuk ditempatkan pada Kejari dan Kejati yang masih kosong memang tidak ada. Oleh sebab itu, sejumlah Kejari masih mencakup lebih dari satu kabupaten.

"Di Papua memang personel kejaksaan masih terbatas, memang sepertinya disesuaikan karena satu Kejari ada yang merangkap lima wilayah," katanya kepada Alinea, Rabu (2/6).

Dia mengaku, penempatan personel dan pembukaan instansi kejaksaan di suatu daerah juga menyesuaikan Polres. Tidak dapat dipungkiri, di wilayah Papua dan Papua Barat juga belum menyeluruh keberadaan Polresnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, personel dan instansi kejaksaan yang belum ideal itu memang memengaruhi penanganan korupsi.

"Kami tetap memaksimalkan yang ada dalam penanganan korupsi di sana," tuturnya.

Dalam rapat kerja dengan DPR, Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, membeberkan, terdapat 33.088 surat perintah penyidikan yang diterbitkan sepanjang 2001-Mei 2021. Lalu, hanya 17.799 perkara yang sampai penuntutan di wilayah Papua dan Papua Barat.