sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Segudang masalah di balik gembar-gembor vaksin Jokowi

Suntikan vaksin potensial memunculkan fenomena antibody-dependent enhancement (ADE) yang membahayakan pasien positif Covid-19.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 09 Okt 2020 12:27 WIB
Segudang masalah di balik gembar-gembor vaksin Jokowi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 502.110
Dirawat 63.722
Meninggal 16.002
Sembuh 422.386

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian rutin mengampanyekan kehadiran vaksin Covid-19 sejak awal Agustus lalu. Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi mengungkapkan vaksin Covid-19 sudah mulai diproduksi dan bakal siap disuntikkan pada akhir 2020 atau awal 2021. 

Dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada penghujung September lalu, Jokowi bahkan telah menginstruksikan para menterinya untuk menyusun jadwal vaksinasi secara terperinci. Ia ingin agar semua perencanaan terkait vaksinasi sudah rampung saat vaksin tiba di Tanah Air. 

"Saya minta untuk vaksinasi itu direncanakan sedetail mungkin, seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama," ujar Jokowi. 

Hanya berselang beberapa hari usai rapat itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sudah menetapkan target vaksinasi. Ia mengatakan Indonesia membutuhkan 320 hingga 370 juta dosis vaksin untuk kebutuhan 160 juta orang. 

Vaksin akan diutamakan untuk usia produktif (19-59 tahun) atau sekitar 60% dari total penduduk. Para penerima vaksin pertama ialah tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Pada tahap berikutnya, vaksin bakal diberikan kepada personel TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum di lapangan. 

Setelah dua kelompok itu, Airlangga mengatakan, vaksinasi dilanjutkan kepada pasien-pasien dengan penyakit penyerta dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebelum akhirnya sampai ke masyarakat umum. 

"Pemerintah juga menyiapkan SDM vaksinator sebanyak 23.145 nakes (puskesmas) dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan pedoman oleh Kementerian Kesehatan," kata Airlangga dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Sabtu (3/10). 

Untuk tahap pertama, pemerintah menargetkan 36 juta dosis vaksin tersedia pada kuartal IV/2020. Tahapan berikutnya, 75 juta dosis tersedia pada kuartal I/2021, 105 juta dosis pada kuartal II/2021, 80 juta dosis di kuartal III/2021, dan 80 juta dosis pada kuartal IV/2021.

Sponsored

Untuk merealisasikan target-target itu, Jokowi merilis Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perpres itu ditandatangani Jokowi, Senin (5/10) lalu. 

Tertulis dalam perpres itu, PT Bio Farma (Persero) ditugaskan untuk meyediakan kebutuhan vaksin. Dalam pengadaan, Bio Farma bisa dibantu PT Kimia Farma dan PT Indonesia Farma Tbk. Perpres juga menegaskan Kemenkes sebagai pemain tunggal penyelenggaraan vaksinasi dan penentu besaran harga vaksin.

Pasal 13 ayat 2 Perpres itu berbunyi, "Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin; prioritas wilayah penerima vaksin; jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan standar pelayanan vaksinasi."

Seolah berkejaran dengan target pemerintah, PT Bio Farma saat ini tengah mengebut uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac Biotech. Vaksin dengan teknologi virus tidak aktif atau virus yang dilemahkan itu buatan Sinovac Life Science, perusahaan asal Tiongkok.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/10) lalu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan sudah 1.319 relawan yang mendapatkan suntikan vaksin. Sebanyak 244 relawan telah divaksinasi ulang dan diambil sampel darahnya. 

Jika uji klinis lancar, Honesti mengatakan, Bio Farma bisa mendaftarkan vaksin itu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Januari 2021. Setelah disetujui BPOM, izin untuk penggunaan sementara dalam kondisi darurat bakal dikeluarkan.

"Akhir Januari 2021 kami bisa mulai produksi. Insya Allah awal Februari kami bisa melakukan program vaksinasi terhadap pasien Covid-19," kata Honesti. 

Honesti mengakui proses vaksinasi tidak akan mudah. Selain jumlah populasi yang besar, Indonesia juga luas dan memiliki banyak kawasan terpencil. "Kalau kita tidak memiliki sistem distribusi yang bagus, kalau kita tidak memiliki sistem monitoring yang bagus, kita takutnya ini tidak berjalan dengan efektif," imbuh dia. 

Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan bantuan usaha mikro yang digelar di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10). Foto Twitter @setkab.go.id

Dari distribusi hingga potensi munculnya ADE 

Pengadaan vaksin merupakan upaya terbaru pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 di saat tingkat rerata kasus positif (positivity rate) di Indonesia masih mencapai 16,11%. Angka itu tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Berdasarkan data yang dilansir situs worldometers.info, Indonesia kini bertengger di posisi 22 sebagai negara penyumbang kasus penyakit infeksi Covid-19 terbesar. Hingga Rabu (7/10), total akumulasi kasus positif mencapai 315.714 orang dengan jumlah kematian mencapai 11.472 orang.

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai Pemerintah tergesa-gesa mengumumkan vaksinasi sebagai langkah mengatasi pandemi Covid-19. Menurut Pandu, hasil uji klinis juga belum tentu efektif dapat menekan virus.

"Satu, vaksin belum ada. Kedua, kalau ada, kita enggak tahu seberapa efektif vaksin itu. Aman enggak? Kemudian, bagaimana memberi vaksin kepada penduduk. Itu harus dipikirkan," kata Pandu saat dihubungi Alinea.id melalui sambungan telepon, Kamis (8/10).

Bio Farma memang belum mengumumkan secara resmi hasil uji klinis tahap tiga. Namun demikian, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyatakan belum ada laporan mengenai potensi efek samping vaksin dalam serangkaian uji klinis yang digelar Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di Bandung.

"Apa yang disebut enggak ada masalah? Emang udah dijamin efektif? Iya, kan. Ya, bermasalah karena belum tahu. Yang saya khawatirkan, apa pun hasilnya, karena udah terlanjur dibeli, tetap diberikan walaupun efektivitasnya rendah," tegas Pandu menyanggah pernyataan Lukito.

Pandu juga mempertanyakan kerja sama yang dijalin pemerintah dengan produsen Sinovac. Menurut dia, kerja sama itu kental kepentingan bisnis. Pasalnya, kesepakatan pemesanan vaksin sudah keluar sebelum efektivitas vaksin yang diproduksi diketahui. 

"Pemerintah itu sudah berani pesan. Bayar uang muka. Bahwa kita beli akan sekian-sekian. Ini menunjukkan seakan kita itu takut enggak dapat vaksin. Kalau vaksinnya itu enggak efektif, emang uangnya bisa balik?" kata dia. 

Gembar-gembor vaksin, lanjut Pandu, kian membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi selama ini tidak punya rencana komprehensif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Apalagi, vaksinasi sama sekali tidak disarankan WHO sebagai langkah utama mengatasi pandemi. 

"Ke mana aja itu kementerian-kementerian yang harus bikin rencana-rencana penanggulangan pandemi? Itu karena enggak berfungsi. Seakan-akan pandemi ini diselesaikan dengan cara-cara ad hoc, dengan satgas, gugus tugas," cetus Pandu. 

 

Persoalan vaksin lainnya diulas guru besar Ilmu Biologi Molekuler Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Chaerul Anwar Nidom. Ia mengingatkan kemungkinan munculnya fenomena antibody-dependent enhancement (ADE). 

ADE adalah kondisi yang terjadi ketika antibodi tidak efektif menetralisasi virus yang ditarget. Berbasis hasil penelitian yang dilakukan Nidom dan rekan-rekannya, Nidom memaparkan, virus Covid-19 potensial bermutasi tatkala dia menghadapi jebakan antibodi yang dihasilkan vaksin. 

"Nah, kami melihat sampai seberapa jauh virus yang berkembang ini di Indonesia. Ternyata virus yang berkembang di Indonesia mempunyai motif ADE. Yang motif ini dipunyai juga oleh SARS, MERS dan sebagainya. Bukan hanya Covid-19 saja," kata Nidom kepada Alinea.id. 

Sejuah ini, Nidom mengatakan, terdapat mutasi virus Sars-Cov-2 yang disebut dengan kode D614G. Mutasi tersebut menyebabkan virus yang "beredar" di Indonesia lebih mudah menular 10 kali lipat ketimbang virus dari Wuhan, China. 

"Sementara vaksin ini didesain berdasarkan virus dari Wuhan. Oleh karena itu, kami menyampaikan hasil kajian kami kepada publik, termasuk kepada pemerintah sebetulnya. Mohon diperhatikan adanya fenomena ini," ujar Nidom.

Nidom menegaskan, ia dan rekan-rekan peneliti lainnya tidak dalam posisi menghambat atau menakut-nakuti masyarakat yang mendambakan vaksin. Fenomena itu ia ungkapkan sebagai kewajiban moral seorang peneliti kepada publik.

"Kalau memang tidak ada, ya, syukur alhamdulillah. Tapi, jangan dijawab dulu sebelum melakukan uji. Vaksinasi itu risikonya harus nol karena vaksinasi itu kan memasukkan bibit penyakit ke tubuh," ujar Nidom. 

Alinea.id/Dwi Setiawan

Efektivitas vaksin tidak instan

Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan efektivitas vaksin tidak bisa serta-merta terlihat. Menurut dia, ada fase bertingkat selama 5 sampai 10 tahun untuk melihat seberapa efektif vaksin yang disalurkan kepada masyarakat. 

"Pada pemasaran awal, dilihat satu tahun pertama. Kalau aman, dilihat dua tahun. Kalau aman, dilihat lagi selama tiga tahun dan seterusnya. Kalau pada salah satu tahun dilihat ada masalah, ya, akan ditarik lagi," kata Tri kepada Alinea.id, Selasa (7/10).

Menurut Tri, vaksinasi akan membantu peningkatan imunitas kawanan (herd imunity) terhadap Covid-19. Meski jumlah tes Covid-19 masih rendah, vaksinasi setidaknya bisa meminimalisasi penularan.

"Kalau yang disuntik aja sepuluh juta, itu akan menghindarkan (penularan ke) berapa juta orang. Kalau lima puluh juta lagi, tentunya akan semakin banyak yang dilindungi," kata dia.

Supaya efektif, Tri menegaskan, vaksinasi memang harus dilakukan secara merata. Ia menyebut angka 100 juta dosis pada tahap awal tidak mencukupi. "Kalau itu benar terjadi, akan ada kasus penularan lainnya. Itu tidak cukup. Harusnya kan minimal 80%," imbuh dia. 

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo setuju jumlah dosis vaksin bakal terbatas pada tahap awal vaksinasi. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak kendor mengampanyekan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). 

"Karena vaksin tidak langsung membuat kita kebal. Ada kemungkinan masih bisa terjangkit juga. Makanya salah satu cara adalah dengan 3M itu," ujar politikus PDI-Perjuangan tersebut. 

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar berharap agar vaksin Covid-19 digratiskan. Meskipun harganya disunat, menurut dia, masih akan ada kelompok masyarakat yang tidak mampu membeli vaksin. "Ini sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi," kata Marwan. 
 

Menjinakkan La Nina demi ketahanan pangan

Menjinakkan La Nina demi ketahanan pangan

Senin, 23 Nov 2020 16:42 WIB
Efek domino kekerasan perempuan berbasis online

Efek domino kekerasan perempuan berbasis online

Minggu, 22 Nov 2020 14:48 WIB
Berita Lainnya