Sekjen Partai Gelora jelaskan orientasi penerapan ummatan wasathan

Sekretartis Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidiq menyampaikan, terdapat dua esensi penting dalam penerapan ummatan wasathan (konsep masyarakat ideal dalam pandangan Alquran, yaitu masyarakat yang hidup harmonis atau masyarakat yang berkeseimbangan). Yang pertama adalah prinsip kebaikan (Al-Khairiyah) dan yang kedua adalah prinsip keadilan atau keseimbangan (Al Bayyinah).

“Jadi kalau kita mau membangun Islam yang wasathan, umat yang wasathan, maka kebaikan dan keseimbangan atau keadilan itu, harus menjadi nilai dan orientasi kita bersama. Kira-kira begitu,” ujar Mahfuz dalam webinar yang diadakan oleh Moya Institute, Jumat (15/10).

Menurutnya, jika sesekali orang bergeser dari nilai tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut sedang menjauhkan diri dari prinsip ummatan wasathan. 

“Sedikit saja kita melenceng, maka kita bisa menjadi faktor destruktif,” ucap Mahfuz. 

Namun begitu, Mahfuz mengatakan, penyimpangan dan pergeseran dari prinsip ummatan wasathan ini bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor pemahaman dan faktor politik. 

Dari dua faktor tersebut, Mahfuz bersepakat bahwa orang-orang yang berada di lingkungan politik perlu berhati-hati dalam mengelola isu agama di dalam agenda kontesasi atau perjuangan politiknya.

“Jangan juga nilai atau doktrin agama itu kemudian secara letter looks diterapkan di dalam aturan atau organisasi partai politik. Misalnya begini, ketika orang ke luar dari suatu partai politik itu, dianggap seperti orang ke luar dari agama. Jadi dianggap kayak seperti murtad begitu. Padahal ke luar dari suatu organisasi lalu masuk organisasi yang lain, adalah perkara yang biasa. Ketika misalnya ada faktor kecocokan, faktor kekompakan dan seterusnya,” kata Mahfuz. 

Maka dari itu, menurut Mahfuz hal tersebut memang perlu terus untuk didiskusikan bagi para orang politik guna memberikan pencerahan mengenai bagaimana seseorang memahami dan mentransformasi nilai-nilai Islam yang wasathan ke dalam praktek kehidupan politik, baik di organisasinya maupun di dalam proses kehidupan politiknya.