Sekolah dibuka mulai 2021, pakar: Kebijakan tidak logis

Pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menyebut, pembukaan sekolah mulai Januari 2021 dinilai kebijakan yang tidak logis.

"Pertambahan kasusnya naik terus, bahkan belum mencapai puncak, kita malah mau membuka sekolah. Itu saja sudah tidak logis. Aneh saja. Sama seperti anehnya dengan warganya," ujar Windhu saat dihubungi Alinea.id, Rabu (30/12).

Ketika awal pandemi Covid-19, banyak sekolah, hingga perguruan tinggi ditutup. Banyak orang takut terpapar Covid-19 dan memilih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, penambahan kasus baru masih belum sebanyak saat ini. 

Namun, saat kenaikkan selalu di atas 7.000 kasus per hari, malah bakal membuka sekolah tatap muka. Kepatuhan terhadap 3 M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) pun turun drastis. 

Padahal, baru saja melewati masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Kemudian, juga ada ancaman masuknya varian baru Covid-19. "Jadi tidak logis, baik masyarakat dan pemerintahnya, sama saja tidak logisnya. Persepsi risikonya sama rendahnya," tutur Windhu.

Dia menolak pembelajaran tatap muka (PTM) yang sangat berisiko bagi anak-anak. Meski, anak berisiko kecil meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, tetapi mereka bisa menularkan ke orang-orang dewasa yang rentan (umur di atas 60 tahun dan komorbid/penyakit penyerta).

"Jadi, meskipun seorang anak yang sembuh dari Covid-19 dan tidak meninggal, dia mengalami kecacatan di paru-parunya," ucapnya.

Windhu menganggap, para pengambil kebijakan kerap tidak mengerti betul bagaimana kerja Covid-19. Menurutnya, lebih baik pembukaan sekolah menunggu pandemi Covid-19 terkendali.

Misalnya, suatu wilayah harus masuk dalam zona minimal kuning dalam empat minggu berturut-turut. "Jadi, harus sabar. Jangan seperti sekarang, sebagian besar daerah di Indonesia berisiko tinggi, oranye dan merah. Jangan sekali-kali buka di daerah yang berisiko tinggi ini," ujar Windhu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mempersilakan pemerintah daerah (pemda) memutuskan pembukaan sekolah tatap muka di seluruh zona risiko Covid-19. 

Kebijakan ini mulai berlaku semester genap tahun ajaran 2020/2021. "Perbedaan besar di SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri sebelumnya, peta zona risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tetapi, pemda menentukan, sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11).