Program Sekolah Penggerak tak selaras dengan tujuan PPDB zonasi

Program Sekolah Penggerak dan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dianggap tidak selaras. Pangkalnya, PPDB jalur zonasi bertujuan pemerataan mutu sekolah, sedangkan Program Sekolah Penggerak dimaksudkan mengintervensi kualitas belajar siswa sehingga akan menimbulkan kesenjangan antarunit pendidikan.

"Kalau menggunakan sistem PPDB zonasi, semestinya semua sekolah sama. Yang penting dekat dari rumah, sama saja kualitasnya. Kalau ini ada label sekolah penggerak dan ada sekolah tidak bergerak, nanti akan muncul-muncul sekolah lagi semacam yang dulu ada sekolah unggulan,” ucap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Alinea.id, Rabu (21/7).

“Sekarang ada sekolah penggerak, yang dulu ada sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional). Jadi, bikin label-label baru, bikin kesenjangan dan menghambat pemerataan mutu (sekolah),” imbuh dia.

JPPI pun mengkritik penyusunan kurikulum sekolah penggerak yang tidak melibatkan partisipasi publik. Semestinya dirangkul lantaran melanjutkan perubahan dari kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013 revisi.

"Semua publik terlibat dalam perbincangan itu mulai dari penyusunan. Nah, ini yang kurikulum penggerak tiba-tiba sekolah dipanggil, dilatih, disuruh praktikin," jelasnya.

Kurikulum sekolah penggerak merupakan program yang diluncurkan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, pada awal 2021. Program dimulai pada tahun ajaran (TA) 2021/2022 di 2.500 sekolah di 111 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Selain itu, JPPI berpendapat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dianggap tertutup dan antikritik. Dicontohkannya dengan membiarkan Rektor UI, Ari Kuncoro, rangkap jabatan yang berpotensi membungkam suara kritis mahasiswa dan mengancam kebebasan akademik.

Program Kampus Merdeka yang digaungkan Nadiem, sambung Ubaid, pun semakin terlihat sebagai slogan belaka. Alasannya, rangkap jabatan Ari Kuncoro sama sekali tidak mencerminkan filosofi Kampus Merdeka yang merujuk gerakan pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Dirinya menduga, Program Kampus Merdeka bukan murni cerminan pemikiran Nadiem lantaran cenderung bungkam dengan suara kritis mahasiswa dan membuat kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik.

"Kemerdekaan yang diambilkan dari filosofi Ki Hadjar Dewantara itu jauh sekali dengan realitas yang kita lihat di lapangan," tandas Ubaid.