sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sektor pariwisata DIY belum diizinkan beroperasi seluruhnya

Pembukaan akan dilakukan secara bertahap jika risiko bisa diperkecil.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Selasa, 28 Jul 2020 17:42 WIB
Sektor pariwisata DIY belum diizinkan beroperasi seluruhnya

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) belum membuka kembali sektor pariwisata secara penuh. Pertimbangannya, berisiko besar terhadap penularan coronavirus baru (Covid-19).

"Presiden sudah menegaskan, selain membicarakan sektor kesehatan karena pandemi Covid-19, ekonomi juga harus tetap jalan. Dan untuk masalah ekonomi ini, kami belum bersedia me-launching sektor pariwisata secara luas," ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (28/7). 

Dia pun meminta pemerintah daerah (pemda) se-DIY membuka sektor pariwisata secara bertahap. "Saya berharap bisa dilihat relevansinya dan yang terpenting, risiko-risikonya harus sudah diminimalisir karena yang berkunjung tidak hanya orang Jogja," jelasnya.

Sultan mengungkapkan, dirinya tidak ingin DIY menjadi negara-negara lain yang mengalami serangan kedua Covid-19, di mana beberapa tempat publik kembali ditutup setelah beberapa saat diperkenankan beroperasi.

"Risiko-risiko semacam ini yang kita hindari agar tidak repot di belakangnya. Kalau sudah aman, nyaman, dan masyarakat terdidik dengan lebih baik, baru nanti kita perluas lagi," paparnya.

Di sisi lain, dirinya meminta pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Pun berharap seluruh pekerjaan yang telah direncanakan bisa diselesaikan.

"Harapannya pada kuartal ketiga dan keempat nanti, pertumbuhan ekonomi DIY tidak terlalu minus besar. Syukur-syukur bisa plus," ungkap Sri Sultan.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menambahkan, belanja pemerintah merupakan satu-satunya yang memiliki pengaruh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemprov bakal fokus terhadap percepatan pemanfaatan bantuan tidak terduga (BTT).

Sponsored

"Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan," katanya, mencuplik situs web Pemprov DIY.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY, Budi Wibowo, mengklaim, pertumbuhan ekonomi di daerahnya selalu di atas rata-rata nasional per 2017. Tahun lalu, disebut tertinggi se-Jawa. Namun, terendah se-Jawa pada triwulan I 2020.

"Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil," tutupnya.

Berita Lainnya
×
tekid