Selain aibon, Pemprov DKI anggarkan puluhan item lain bernilai fantastis 

Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI terus mendapat sorotan. Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengaku menemukan puluhan pengadaan barang yang janggal, karena dianggarkan dengan nilai fantastis.

Awalnya, William mengungkap anggaran penyediaan alat tulis kantor (ATK) berupa lem aibon, senilai Rp82,8 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

"Pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar untuk 37.500 orang, kali 12 bulan. Nah jadi kalau dihitung-hitung, ada dua kaleng lem aibon per anak," ujar William di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (30/10).

Selain itu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin senilai ratusan miliar, di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Dia memastikan nilai tersebut diperolehnya dari data APBD DKI Jakarta 2020, yang dipublikasikan di website DKI.

"Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp123,85 miliar. Jadi kalau kita lihat, harga satu piece-nya adalah Rp105.000," kata William.

Selain itu, dia juga mempersoalkan anggaran pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Menurutnya, dalam KUA-PPAS, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menganggarkan pengadaan 7.313 unit komputer senilai Rp121 miliar. Dengan demikian, nilai setiap unitnya adalah Rp16,5 juta.

William pun mempertanyakan spesifikasi unit komputer yang dianggarkan. Dia meragukan unit komputer tersebut dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Ibu Kota.

Anggaran lain yang turut dipertanyakan adalah pengadaan sejumlah unit server dan storage oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, senilai Rp66 miliar.

Selain itu, kata dia, masih terdapat puluhan item lain yang dianggarkan dengan nilai fantastis. Pihaknya akan meminta Pemprov DKI membuka detail anggaran dalam KUA-PPAS, terutama yang dinilai janggal.

Hanya saja, William mengatakan, sejauh ini pihak Pemprov DKI selalu mengelak untuk membuka detail anggaran yang diajukan. Dia pun menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tidak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

William pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk membuka rincian anggaran tersebut kepada publik. 

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal, kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja,"  kata William.