sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Selama lima tahun, DPR sahkan 91 RUU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku cukup puas dengan capaian legislasi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 30 Sep 2019 19:08 WIB
Selama lima tahun, DPR sahkan 91 RUU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku cukup puas dengan capaian legislasi anggota DPR RI periode 2014-2019. Menurut Bamsoet, anggota DPR periode 2019-2019 telah tuntas membahas 91 rancangan undang-undang (RUU) dan mengesahkannya menjadi UU.

"Puas tidak puas, kita syukuri apa yang sudah kita capai," kata Bamsoet kepada wartawan usai memimpin sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Dalam sidang, Bamsoet membeberkan 91 RUU capaian DPR periode 2014-2019. Disebutkan Bamsoet, sebanyak 36 RUU berasal dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan 36 RUU yang bersifat kumulatif terbuka. 

Menurutnya, DPR sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan pembahasan sejumlah RUU untuk disetujui bersama pemerintah. Namun, kata dia, terdapat sejumlah RUU prioritas yang masih dalam pembicaraan di komisi dan panitia khusus (pansus) yang belum dapat diselesaikan.

RUU itu antara lain, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

"Kami berharap sejumlah RUU yang tidak dapat diselesaikan tersebut dapat dibahas pada masa keanggotaan DPR periode mendatang, mengingat carry over legislasi sudah ada landasan hukumnya," jelas dia.

Hal senada diungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Meskipun kinerja DPR di bidang legislasi kerap dianggap buruk, Fahri mengatakan, jumlah RUU yang dihasilkan anggota DPR periode kali ini sudah cukup baik.

"RUU itu di Indonesia punya masalah karena dibahas bersama pemerintah. Kalau itu hanya menjadi kinerja DPR saja, tentu kita menyalahkan DPR. Ini kan kerja bersama," jelasnya.

Sponsored

Fahri mengatakan lumrah jika ada RUU disahkan, dibatalkan, atau pun ditunda. "Semua itu proses politik. Jadi enggak bisa kinerjanya dihitung dengan begituan (angka). Gitu lho," katanya.

Menurut catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), kinerja legislasi anggota DPR periode 2014-2019 tergolong buruk jika dibandingkan anggota DPR periode sebelumnya. Pada periode itu, anggota DPR mampu menghasilkan 125 produk legislasi.