Seleksi PPPK tahap I dinilai tak transparan, P2G : Kado pahit 'Hari Guru'

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumuman seleksi PPPK Tahap I. Sebab, ketika para peserta mengecek hasil kelulusannya di website, yang muncul hanya ‘Lulus’ atau ‘Tidak Lulus’.

Panitia tidak mencantumkan nilai akhir atau akumulasi nilai akhir yang ditambah afirmasi dari peserta tes. Padahal, informasi mengenai nilai yang diperoleh peserta tes ini sangat dibutuhkan dan penting, untuk menyiapkan diri dalam tes tahapan ke-2 nanti. Juga sebagai acuan dan gambaran kemampuan diri para guru honorer.

Jadi, para guru honorer pun tak tahu kenapa mereka tak lulus tes. Selain itu, peserta yang dinyatakan lulus tes juga tak diberikan informasi berapa nilai akhir yang mereka peroleh, termasuk perhitungan poin afirmasi yang mereka dapatkan.

"Ketika dibuka pengumuman online, ternyata saya tak lulus. Tetapi saya tak tahu berapa perolehan nilai akhir saya. Karena tak muncul di pengumuman, dan saya mengabdi sebagai honorer K-2 sudah 17 tahun," ujar Ketua P2G Provinsi Jawa Barat Sodikin dalam keterangan tertulis, Jumat (10/8).

P2G mendesak Kemenpan RB, Kemdikbudristek, Kemenag, dan BKN membuat regulasi khusus untuk menuntaskan keberadaan sisa guru honorer K-2. Dikhawatirkan, guru honorer K-2 yang tidak lulus PPPK digeser keberadaaannya oleh sekolahnya. “Bisa-bisa mereka akan terbuang, lalu mau dikemanakan?,” ucapnya.

Regulasi khusus tersebut diharapkan juga dapat mengatur afirmasi berdasarkan lama mengabdi, sebagaimana yang konsisten diusulkan P2G selama ini. Selain itu, untuk pemetaan guru honorer di Indonesia. Sebab, formasi guru PPPK yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) terbatas. P2G menilai, koordinasi Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, dan Pemda masih lemah. Misalnya, terlihat dari gagalnya memenuhi janji Mendikbudristek membuka 1.002.616 formasi guru PPPK.

 Terkait potensi sekolah negeri kekurangan 1,3 juta guru ASN sampai 2024, karena banyaknya guru pensiun, P2G menganggap skema Guru PPPK sebenarnya solusi jangka pendek. Maka, pengadaan Guru CPNS tetap masih dibutuhkan ke depannya.

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengaku awalnya berharap Menpan RB, Mendikbudristek, Menag, dan BKN memberikan kado istimewa di Hari Guru Internasional yang baru diperingati 5 Oktober lalu dan Hari Guru Nasional yang akan sama-sama diperingati November mendatang. Misalnya, dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan dan non-diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Tetapi ternyata guru honorer masih mendapatkan kado pahit. Pemerintah lagi-lagi belum berpihak sepenuhnya kepada guru honorer. Afirmasi yang jauh dari rasa keadilan atas pengabdian. Negara ini susah sekali tampaknya menghargai pengabdian guru honorer," ujar Iman.