Semua lembaga riset dan Balitbang akan dilebur ke BRIN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) resmi dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyatakan, seluruh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di setiap kementerian/lembaga pemerintah juga bakal dilebur selain keempat institusi tadi. "Tetapi yang kita lebur itu entitasnya bukan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi kita pertahankan,” ucapnya dalam webinar, Selasa (15/6).

BRIN, sesumbarnya, bakal mengonsolidasikan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur riset semua kementerian/lembaga yang terpencar-pencar. Peleburan pun diklaim tanpa hambatan ego sektoral jatah anggaran masing-masing.

"Ini lembaga pemerintah. Kalau saya lakukan, dilakukan juga. Kalau Kementerian Keuangan setuju, presiden setuju, dipindah, ya, dipindah, selesai. (unit riset di kementerian/lembaga) bukan lembaganya ASN. ASN, kan, ikut pasti, ya. Saya kepala LIPI terakhir, memang dipikir saya tidak sedih kalau perintahnya dipindah? Ya, dipindah, ya, sudah," tuturnya.

Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan dilebur juga ke BRIN. Namun, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) tidak dilebur karena bukan lembaga riset. Laksana menyebut, peleburan Balitbang kementerian/lembaga ke dalam BRIN untuk memecahkan masalah fundamental riset di Indonesia.

Dirinya menerangkan, pemerintah mendominasi ekosistem riset. Namun, dominasinya dalam ekosistem riset tidak menghasilkan produk yang kompetitif di tingkat global karena total anggaran puluhan triliun dibagikan ke berbagai unit di kementerian/lembaga yang tersebar se-Indonesia. Imbasnya, tidak ada temuan yang layak dibanggakan di taraf global.

"Seolah-olah jumlahnya (anggaran) banyak, kok, tidak ada hasilnya? Kita, kan, selalu dikomplain seperti itu oleh masyarakat karena tidak bisa berkompetisi. (Berkompetisi untuk riset yang diakui global) itu tidak bisa dengan model sekarang ini yang sudah terlanjur, ya, terpencar di mana-mana. (Anggarannya) kalau ditotal besar, tetapi karena diecer-ecer, istilahnya Pak Jokowi, jadinya kecil,” urainya.

Padahal, menurutnya, selalu terjadi kompetisi kebaruan dalam ekosistem riset. Jika kalah bersaing dalam kebaruan, maka tidak dapat mengklaim hak atas kepemilikannya (property right). "Kalau cuma nomor dua, ya, enggak ada artinya. Tidak bisa dapat paten lagi, dan itu otomatis tidak memiliki dampak ekonomi apa pun."