sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Seperti Jokowi, Mahfud enggan pulangkan WNI eks ISIS

"Kecenderungan kalau saya pribadi sih tidak dipulangkan."

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 06 Feb 2020 18:20 WIB
Seperti Jokowi, Mahfud enggan pulangkan WNI eks ISIS

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengaku tak setuju dengan rencana pemulangan warga negara Indonesia eks kombatan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Sikap Mahfud setali tiga uang dengan sikap Presiden Joko Widodo.

Secara pribadi, Presiden Jokowi memilih untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS. Akan tetapi, dia mengatakan keputusan belum diambil karena masih dikaji para pembantunya.

"Kecenderungan kalau saya pribadi sih tidak dipulangkan," kata Mahfud di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Disinggung mengenai pemulangan kelompok rentan seperti anak-anak yatim, Mahfud menerangkan hal tersebut juga belum diputuskan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut, hingga saat ini belum ada satu pun WNI eks ISIS, baik anak-anak atau dewasa, yang telah dipulangkan ke tanah air.

"Tidak ada yang pulang dulu atau tidak pulang dulu. Pokoknya sekarang belum diputuskan, belum boleh pulang," kata dia.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan pemerintah sudah memiliki dua alternatif kebijakan ihwal eks ISIS atau teroris lintas negara (foreign terrorist fighters/FTF), yaitu memulangkan atau tidak dipulangkan.

Opsi pemulangan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan status mereka yang merupakan warga Indonesia. Akan tetapi, mereka juga bisa tidak dipulangkan apabila melanggar hukum yang menyebabkan hak warga negaranya dicabut.

"Oleh sebab itu, sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang isinya itu membuat dua draf keputusan," kata Mahfud.

Sponsored

Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung wacana pemulangan sekitar 600 WNI eks simpatisan ISIS. Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi jalan bagi negara untuk membantu eks ISIS agar lepas dari ideologi radikal mereka. Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya untuk merangkul mereka yang dinilai ampuh untuk melakukan deradikalisme.

"Ancaman radikalisme, menurut saya merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana. Kalau perlu di-support," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Namun politikus Golkar itu memberi catatan terhadap opsi ini. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS harus melewati pertimbangan matang dan disiapkan program penanggulangan radikalisme. 

Agenda-agenda yang disiapkan juga wajib memiliki tolak ukur jelas, untuk memastikan mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berita Lainnya