Serikat pekerja transportasi publik minta pemerintah tambah anggaran

Serikat pekerja di sektor transportasi publik meminta pemerintah menambah anggaran untuk perbaikan kualitas pelayanan. “Bagaimanapun transportasi publik bukan semata-mata mencari untung. Tetapi juga melayani masyarakat, sehingga wajar jika pemerintah mengalokasikan anggaran itu,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto dalam kampanye bersama, Selasa (30/3).

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Trans Jakarta (SPTJ) Iyan Oratmangun menyebut, pandemi Covid-19 berdampak bagi masyarakat dalam mengakses transportasi publik. Tak terkecuali bagi para pekerjanya. Operasional Trans Jakarta di beberapa rute juga ditutup, sehingga mobilitas sosial pekerja di pinggiran kota yang ingin mengaksesnya untuk masuk ke pusat kota cukup terganggu.

“Di sisi karyawan, pandemi ini juga banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Juga ada pemotongan tunjangan. Jadi, cukup mengganggu mobilitas teman-teman serikat pekerja yang secara struktural juga sebagai karyawan,” tutur Iyan.

Selain itu, ia berharap ada revitalisasi terhadap transportasi publik yang ramah lingkungan. Selain kebisingan akibat tingginya mobilitas sosial, transportasi publik ramah lingkungan mendesak karena masalah upaya pengurangan tingkat polusi udara. Sebab, tingkat polusi udara bakal berdampak pula pada kesehatan masyarakat Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT) Iswan Abdullah mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk transportasi publik yang ramah lingkungan. Di sisi lain, tambahan anggaran untuk transportasi publik diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan, memberikan efisiensi, hingga terkait perbaikan ketepatan waktu.

Ia pun mengingatkan, transportasi publik harus murah, bahkan gratis ke depannya. Sebab, alokasi anggaran untuk transportasi publik berasal dari pajak, APBN, dan APBD. Ia berharap pengelola transportasi publik dibawah pemerintah memperhatikan hak-hak para pekerja. Dari kepastian upah yang layak, jaminan sosial dibayarkan, hingga terkait jaminan hubungan kerja.

“Para pekerja di sektor transportasi publik bisa mendedikasikan pekerjaan yang maksimal dan optimal ketika mereka diberikan kepastian untuk mendapatkan pendapatan yang layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja dengan status yang jelas,” ucapnya.