Sidang gugatan Prabowo-Sandi di MK, ribuan orang bakal demo

Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan diwarnai unjuk rasa ribuan orang.

MK dijadwalkan menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 akan digelar pada Jumat (14/6) pukul 09.00 WIB. Agenda sidang perdana adalah pemeriksaan pendahuluan.

Sidang akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi Mahkamah Konstitusi RI. Perkara dengan nomor registrasi 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu rencananya akan diputuskan pada 28 Juni 2019.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Polda Metro Jaya, setidaknya ada enam kelompok yang akan menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung MK, kawasan Monumen Nasional.

Konsentrasi massa aksi dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Pengunjuk rasa akan menggelar aksi di kawasan Silang Monas Barat Daya, Patung Kuda tepat di depan Gedung Indosat.

Kelompok Gerakan Kedaulatan Rakyat yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Persaudaraan Alumni 212, dipimpin oleh Abdullah Hehamahua akan menggelar demonstrasi di Silang Monas Barat Daya. Kelompok ini diperkirakan akan berjumlah 500 orang.

Kemudian, kelompok Aliansi Suara Rakyat yang dipimpin Ahmad Baihaqi, juga akan menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Silang Monas. Jumlah massa diperkirakan mencapai 100 orang.

Selanjutnya, Front Buruh Militan, Gerakan Rakyat Untuk Keadilan, Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi, dam Gerakan Mahasiswa Anak Bangsa, juga menggelar aksi serupa di tempat yang sama. Masing-masing kelompok diperkirakan akan diikuti oleh 30-200 orang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memastikan anggota Polri tidak membawa peluru tajam dalam pengamanan sidang Mahkamah Konstitusi.

"Dalam setiap pengamanan tidak bawa peluru tajam," kata Argo melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (13/6) malam.

Mengenai adanya petugas Polri yang khusus mengamankan sembilan Hakim MK selama proses persidangan Argo menyatakan perlu mengecek informasi tersebut.

Sebelumnya Argo mengatakan pengamanan khusus Hakim MK perlu dirundingkan dengan pihak MK.

Adapun total personel gabungan TNI/Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan sidang MK sebanyak 48.000 personel termasuk personel Pemprov DKI Jakarta baik petugas kesehatan maupun pemadam kebakaran. (Ant).