sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sindir Ahok soal penanganan anggaran, Anies dinilai salah fokus

Anies seharusnya fokus dan menerapkan transparansi yang dilakukan di masa Ahok.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Kamis, 31 Okt 2019 21:31 WIB
Sindir Ahok soal penanganan anggaran, Anies dinilai salah fokus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak etis karena menyindir gaya kepemimpinan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini terkait dengan pernyataan Anies saat mengomentari kejanggalan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Saat itu, Anies mengatakan dirinya enggan memarahi anak buahnya yang mencantumkan nilai anggaran tak wajar dalam rancangan KUA-PPAS 2020. "Sebenernya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, pernyataan Anies tersebut menyindir gaya kepemimpinan Ahok. Menurutnya, Anies salah kaprah karena justru fokus pada sikap yang dilakukan Ahok.

"Soal begitu bukan soal marah-tidak marah. Persoalannya, bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu loh. Jadi ketika ada masalah, jangan melempar kepada sistem. Jangan melempar kebiasaan orang lain, enggak etis juga," kata Gembong di Jakarta, Kamis (31/10).

Gembong mengaku tak mempersoalkan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta. Begitu pula dengan gaya kepemimpinan Anies. Menurut Gembong, setiap gubernur memiliki gaya kepemimpinan masing-masing.

Dia mengatakan, harusnya Anies fokus pada transparansi yang dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini yang justru dinilai menjadi harapan publik, agar proses penganggaran di DKI Jakarta dilakukan secara cermat dan transparan.

Bagi Gembong, Anies justru belum melakukan transparansi pengelolaan anggaran dengan baik. Hal ini terbukti dari rencana anggaran yang tidak diunggah ke situs resmi Pemprov DKI, sebelum rancangan tersebut dibahas bersama pihak DPRD. 

Kebijakan yang dilakukan di masa kepemimpinan Anies ini, berbeda dengan yang dilakukan Pemprov DKI di masa kepemimpinan Ahok. Menurut Gembong, publikasi tersebut penting guna mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Sponsored

"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD kita. Kenapa di-publish zaman itu, karena mendapat umpan balik dari masyarakat," ucap Gembong.

Dengan demikian, dia melanjutkan, ketika ada program yang tidak tepat sasaran, masyarakat akan mengkritik. "Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," ujar dia.