logo alinea.id logo alinea.id

Sistem zonasi PPDB, cita-cita muluk pemerataan pendidikan

Sistem zonasi yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menuai pro-kontra di masyarakat.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 19 Jun 2019 21:40 WIB
Sistem zonasi PPDB, cita-cita muluk pemerataan pendidikan

Positif dan negatif

Pengamat pendidikan Doni Kusuma Albertus menilai, sistem zonasi berupaya memutus rantai kemiskinan. Menurut Doni, zonasi yang mempertimbangkan jarak, bukan nilai, akan membuat peserta didik dari keluarga menengah ke bawah punya kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri terdekat.

Selain terbantu beban biaya transportasi, peluang meningkatkan kemampuan peserta didik dari keluarga menengah ke bawah pun kian terbuka.

“Akses peserta didik dari keluarga miskin yang biasanya kurang terdidik karena kemiskinannya, bisa masuk sekolah yang bagus. Kalau anak-anak orang kaya dan pintar sudah umum. Karena memang pemerintah ingin meratakan akses pendidikan terlebih dahulu,” kata Doni saat dihubungi, Selasa (18/6).

Doni menuturkan, sistem zonasi diberi jatah 90% demi memastikan semua peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah negeri itu sudah terpenuhi haknya.

“Jatah zonasi sudah sesuai dan sangat berkeadilan sosial karena mempertimbangkan jarak sekolah ketimbang nilai akademik,” ucapnya.

Senada dengan Doni, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan sistem zonasi sejalan dengan kepentingan terbaik bagi siswa. Misalnya, menghemat beban biaya transportasi, serta anak tak terlalu lelah dan cukup beristirahat.

Di samping itu, peserta didik terhindar dari kenakalan, seperti tawuran karena dekat rumah. Zonasi, kata Retno, juga bisa menambah jumlah sekolah.

“Sistem zonasi juga mampu merangsang pemerintah kota menambah jumlah sekolah negeri di wilayahnya, seperti pemerintah Kota Bekasi yang membangun 7 SMPN baru,” kata Retno diskusi bertajuk “Kebijakan PPDB Sistem Zonasi dan Rotasi Guru dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Peserta Didik” di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Di dalam diskusi yang sama, anggota Badan Akreditasi Nasional Itje Chodidjah menuturkan, pemberlakuan zonasi sudah melunturkan sekat-sekat kasta yang disematkan pada sekolah dan peserta didik.

Warga menunjukkan bukti pendaftaran SMP jalur zonasi saat berunjukrasa di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6). /Antara Foto.

Menurutnya, sebelum sistem zonasi diberlakukan, sekat-sekat itu memengaruhi kualitas dan psikologis anak. "Anak tidak boleh bersekolah jauh karena risikonya cukup tinggi. Yang berani pasti punya fasilitas, punya mobil dan bisa berangkat jam 5 pagi dari Bekasi ke Jakarta Selatan, misalnya," tutur Itje.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi, Ena Nurjanah memandang, pemberlakuan zonasi mengabaikan pencapaian nilai ujian nasional peserta didik dalam seleksi PPDB.

Selain itu, kata Ena, sistem zonasi mengingkari fakta di lapangan bahwa sekolah negeri masih kurang dan persebarannya belum merata di seluruh Indonesia.

“PPDB sistem zonasi memasuki tahun ketiga, tetapi kekhawatiran siswa didik dan orang tua dengan sistem ini masih terus terjadi karena minimnya antisipasi persoalan yang muncul dalam penerapan PPDB sistem zonasi ini,” tutur Ena dalam keterangan pers yang diterima Alinea.id, Selasa (18/6).

Ena mengatakan, terbatasnya jumlah sekolah negeri otomatis akan melebarkan kemungkinan banyaknya anak yang tak tertampung. Terlebih, peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari zona sekolah atau tak ada sekolah negeri di zona wilayah domisili.

“Mencari sekolah bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidaklah semudah yang dikatakan Kemendikbud,” ujar Ena.

Ena khawatir, ketidakmampuan orang tua mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta akan menimbulkan kemungkinan anak-anak putus sekolah. Oleh karenanya, Ena menyarankan Kemendikbud mengkaji ulang penerapan sistem zonasi.

“Belum lagi waktu pendaftaran yang pendek dengan dimulainya tahun ajaran baru. Persoalan di atas hanya sebagian kecil dari persoalan PPDB sistem zonasi,” tutur Ena.

Pekerjaan rumah

Nyatanya, zonasi masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah. Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai, pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang menciptakan antrean panjang hingga menginap di sekolah disebabkan minimnya sosialisasi.

Selain itu, kesiapan pendaftaran daring, transparansi kuota zonasi, dan petunjuk teknik yang kurang jelas, ikut membingungkan calon peserta didik dan wali murid. Antrean panjang itu, kata dia, merupakan bukti masyarakat belum paham prinsip zonasi dan PPDB daring.

Kemudian, berdasarkan temuan KPAI, orang tua bersiasat dengan pindah kartu keluarga (KK). Retno mengaku telah melaporkannya kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud, agar potensi kecurangan PPDB tahun 2018 tak terulang.

“Nanti, ke depan dampaknya rumah dekat sekolah menjadi lebih mahal. Kami juga dapat beberapa laporan jual beli atau pungli. Harganya untuk SMP Rp5-Rp7 juta, sedangkan SMA lebih mahal, tepatnya di atas Rp10 juta," ujar Retno.

Sementara anggota badan Akreditasi Nasional Itje Chodidjah mengungkap, kegaduhan sistem zonasi PPDB dipicu pihak yang tak diuntungkan. Menurutnya, sekolah negeri merupakan fasilitas publik yang tak boleh dimonopoli peserta didik yang nilai ujian nasionalnya tinggi.

"Sekolah tidak ditentukan kompetisi. Kalau mau ikut lomba, ikut lomba saja, sekolah untuk peningkatan kualitas," ujar Itje.

Pendapat lain dikemukakan pengamat pendidikan Ina Liem. Menurut dia, keberhasilan zonasi bakal terhambat oleh permasalahan lapangan yang belum tuntas. Misalnya, persebaran guru yang belum merata, penerimaan masuk perguruan tinggi negeri yang menciptakan sekolah favorit.

Warga berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6). /Antara Foto.

“Orang tua tetap saja maunya anaknya masuk ke sekolah-sekolah favorit supaya nantinya bisa punya peluang besar masuk PTN bergengsi, sehingga menghalalkan segala cara,” ujar Ina saat dihubungi, Selasa (18/6).

Di sisi lain, Ina Liem melihat, di Finlandia zonasi bisa diterapkan karena kualitas semua sekolah sudah teruji. Bahkan, di Amerika Serikat sudah ada kebijakan zonasi untuk perguruan tinggi.

“Sistem zonasi (di Indonesia) agak sulit diterapkan. Di Finlandia, sistem zonasi bisa diterapkan karena bisa dipastikan mau sekolah negeri manapun di wilayahnya, gurunya memang sudah top semua,” tutur Ina.

Staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Komunikasi Publik Soeparto menjelaskan, dengan adanya sistem zonasi ini, mestinya sebelum pendaftaran siswa baru, sekolah sudah memetakan jumlah anak-anak di sekitar daerahnya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).

Namun, kata dia, pada praktiknya jarang ada sekolah yang melakukannya. Meski, ia mengakui, pembangunan banyak sekolah negeri pada periode sebelumnya tidak berdasarkan zonasi. Maka, berbagai isu mengemuka. Pemantiknya, sebut Soeparto, masih banyak orang tua yang mendambakan anaknya yang pintar tertampung di sekolah favorit.

“Selama ini peserta didik masuk di sekolah favorit karena impian wali murid. Nanti, idealnya tidak ada lagi sekolah favorit dan jalur undangan karena semua sekolah sudah dianggap sama. Zonasi memang tujuannya pemerataan. Jadi, fokusnya pemerataan yang selama ini belum menjadi perhatian serius,” ucapnya.