Siswa kesulitan belajar jarak jauh, PAN kritisi peran Mendikbud

Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay, mengkritisi peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, ihwal pembelajaraan jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Saleh, belum jelas terlihat peranan Nadiem dalam persoalan ini. Ia menilai bekas pentolan Gojek tersebut hanya dapat membuat aturan saja, namun tidak bertanggung jawab atas proses PJJ lebih lanjut.

“Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri. Setiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini telah berlangsung kurang lebih lima bulan," urai Saleh lewat pesan tertulisnya, Selasa (28/7).

Saleh juga belum mendengar program belajar mengajar yang disusun Nadiem di masa pandemi. Begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali.

Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar, karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran via daring. Hal itu terbukti dari banyaknya orang tua yang merasa gelisah.

"Kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 ini semakin tinggi. Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran Covid-19 masih belum turun. Bahkan, kemarin diumumkan kasus positif corona sudah lebih dari 100.000 orang," terang anggota DPR Komisi IX itu.

Bagi Saleh, proses belajar mengajar yang ada saat ini belum ideal sebagaimana diharapkan. Ia menyayangkan lantaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar tersebut. Masing-masing sekolah seakan-akan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan.

Harusnya Nadiem bisa mencarikan alternatif agar proses PJJ bisa berjalan efektif. Bukannya malah terkesan menganggap semua siswa dan orang tua memiliki akses untuk belajar daring.

"Tidak pernah juga kedengaran kalau Kementerian Pendidikan memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi keluarga siswa. Atau paling tidak, seperti di negara tetangga, paket data tersebut disubsidi," tandasnya.

Padahal, anggaran Kemendikbud cukup besar. Merujuk Undang-Undang (UU), 20% dari total APBN adalah untuk pendidikan. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana.

"Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi latar belakangnya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Mirip karena menggunakan akses internet," pungkas Saleh.