Situs pemerintah diretas, Siber Polri turun tangan

Direktorat Siber Bareskrim Polri tengah menyelidiki peretasan situs resmi DPR, DPRD dan sejumlah situs pemerintah daerah lain. Peretasan itu terjadi, sehingga membuat situs tidak dapat menampilkan apapun.

"Sedang diselidiki," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).

Argo menyebut, pihaknya tidak dapat berspekulasi mengenai keterkaitan peretasan dengan demo yang sedang terjadi. Ia juga mengatakan, tim siber masih melakukan patroli untuk mendata jumlah peretasan

Selain peretasan, berita bohong (hoaks) pun diklaim banyak beredar di media soial.

"Kita tunggu sampai hasil penyelidikan selesai," ucap Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis juga mengeluarkan surat telegram rahasia mengenai perintah para Kapolda mengantisipasi demo buruh dan mahasiswa pada 6-8 Oktober 2020. Dalam surat telegram itu disebutkam, tim siber melakukan patroli guna mengatasi hoaks beredar.

Aksi demo buruh dan mahasiwa yang terjadi berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Aksi demo tersebut telah membuat ratusan orang ditangkap polisi karena diduga melakukan pengerusakan dan menciptakan kerusuhan.