Skandal mega korupsi disebut selalu beririsan dengan kekuasaan

Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, segala macam kasus mega skandal korupsi beririsan dengan berbagai faktor, salah satunya kekuasaan.

Ia lantas mencontohkan kasus korupsi yang tengah ramai di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

"Kisah semua ini berawal dari Pilpres 2019. Ketika sah Presiden Jokowi yang pada 2014-2019 menjabat sebagai presiden dicalonkan lagi pada Pilpres 2019 tanpa harus mengundurkan diri," kata Daeng dalam diskusi Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Atas dasar itulah, sambung Daeng, kemudian terbuka peluang korupsi besar terjadi di lembaga pemerintahan.

Menurut Daeng, dengan kondisi demikian, banyak sumber daya di pemerintahan dijadikan instrumen untuk melancarkan kejahatan korupsi.

Misalnya seperti sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya keuangan, infrastruktur dan suprastruktur kekuasaan. Semua dilakukan dengan tujuan melanjutkan kekuasaan.

"Nah kita mengidentifikasi, saya menulis, ada dari segala penggunaan jabatan, kekuasaan, fasilitas negara, lalu kemudian penggunaan dana publik. Untuk penggunaan dana publik variasinya ini luas sekali," terang Daeng.

Kasus Jiwasraya dan ASABRI dinilai sebagai salah satu yang disalahgunakan dalam konteks dana publik. Bahkan, Daeng melihat ada pula sektor-sektor lain dari dana publik yang 'dimainkan', misalnya dana Taspen, Jambsostek, dan dana haji.

Daeng mengatakan, biasanya kekuasaan memainkan perusahaan-perusahaan pelat merah dengan cara membiayai proyek-proyek mega besar dengan berbagi modus. 

"Kita tahu beberapa hal, meskipun begitu banyak projek yang dilakukan BUMN, tapi kita lihat laporan BUMN merugi. Itu kan satu anomali yang ekstrem," ujar dia.

Daeng melihat, sebenarnya secara kasat mata banyak BUMN telah menjalankan proyek. Ketika demikian, harusnya BUMN mendapatkan banyak keuntungan. Nyatanya keuntungan itu tidak berdampak ke masyarakat.

"Lalu yang untung siapa? Kita cek, ternyata banyak yang untung adalah orang yang bisa secara politik menggunakan kekuasaan utuk mendapatkan proyek itu," urainya.

Selain kekuasaan, bisa jadi skandal mega korupsi terjadi lantaran Surat Utang Negara (SUN) yang semakin menumpuk. Pada kasus Jiwasraya dan ASABRI misalnya, Daeng mengaku mafhum jika ada praktik lancung yang terjadi di sana.

Pasalnya, ia melihat SUN semakin menjadi beban pemerintah saat ini. Apalagi, kata Daeng, semua itu diikuti dengan permintaan dan bunga utang negara yang tinggi.

Oleh sebab itu, Daeng memprediksi kasus serupa Jiwasraya dan Asabri akan terus bergulir seperti bola salju jika keadaan ini masih terjadi.

"Jadi istilahnya barang ini tidak mungkin bisa disembunyikan, dia akan menggelinding seluruhnya. Kalau disembunyikan dia akan tergulung juga. Jadi untuk apa disembunyikan," pungkasnya.