Soal bencana, SP: Pemerintah lindungi oligarki tambang-sawit

Solidaritas Perempuan (SP) mendesak negara sensitif dan responsif gender dalam penanganan bencana di Indonesia. Semestinya pemerintah pun melihat akar permasalahan di balik berbagai bencana yang terjadi dan mengatasi penyebabnya.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada hari Senin lalu, justru memperlihatkan tindakan melindungi oligarki tambang dan sawit,” ujar Ketua Badan Eksekutif Nasional SP, Dinda Nuur Annisa Yura, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1).

Pada kesempatan itu, Jokowi mengklaim, banjir di Kalsel disebabkan curah hujan yang tinggi. Padahal, bagi SP, akar permasalahan terjadinya bencana merupakan kerusakan ekologi. 

"Pernyataan (Jokowi) ini menafikan kerusakan alam di berbagai wilayah di Indonesia. Juga mengabaikan kerusakan alam yang telah terjadi akibat kepentingan industri ekstraktif dan perkebunan berskala besar, seperti sawit," jelasnya.

Dinda menerangkan, keberadaan hutan membantu mencegah erosi dan banjir karena dapat menahan tanah dengan akarnya. Sayangnya, pemerintah juga tak menangani serius krisis iklim, yang turut berkontribusi terhadap tingginya frekuensi bencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi 185 bencana rentang waktu 1-21 Januari 2021, pukul 10.00 WIB. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan puting belitung, masih mendominasi.

Di sisi lain, Dinda mengungkapkan, perempuan dalam situasi darurat bencana tergolong kelompok rentan yang perlu memperoleh perhatian khusus. Alasannya, memiliki kondisi biologis yang berbeda dengan laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, hingga menyusui.

Nahasnya, perempuan masih dituntut melakukan pekerjaan domestik saat bencana, seperti merawat anak, menyediakan makanan, hingga mencuci.

Perempuan pun rentan menjadi korban kekerasan lantaran pandangan merendahkan martabat hingga kemiskinan akibat bencana.Dengan demikian, proses adaptasi perempuan dalam situasi bencana menjadi lebih berat.

Untuk itu, penanganan bencana perlu memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Ketersediaan air bersih, kamar mandi terpisah, hingga penampungan sementara berbasis keamanan agar perempuan terhindar dari kejahatan seksual, misalnya.

Perlu pula menyediakan pelayanan trauma bagi perempuan. “Karena perempuan kerap mengenyampingkan traumanya untuk memastikan kondisi keluarga dan komunitasnya,” ucapnya.