Soal kejanggalan anggaran, PSI minta Anies tak cuci tangan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bertanggung jawab penuh atas kejanggalan anggaran dalam rancangan APBD 2020. Mundurnya dua kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah setelah polemik tersebut, dinilai sebagai sikap cuci tangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"PSI DKI meminta Pak Anies untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, di Gedung DPRD DKI, Senin (4/11).

Menurutnya, kejanggalan anggaran yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), seharusnya tidak terjadi. 

Sebelum masuk dalam rancangan tersebut, seharusnya sudah ada mekanisme pemeriksaan mulai dari kepala sub-bagian yang menginput nilai anggaran, kepala suku dinas, kepala dinas, asisten sekretaris daerah, sekretaris daerah, hingga akhirnya ada di meja Gubernur Anies. Karena itu, PSI menyayangkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi, mengundurkan diri di tengah polemik tersebut. 

"Menghukum ASN di bawah bukanlah langkah bijak," kata Rian. 

Sebagai Gubernur DKI, Rian melanjutkan, Anies memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat yang memercayakan amanah kepemimpinan Jakarta padanya. Dengan demikian, Rian menilai wajar apabila ada desakan terhadap Anies terkait hal ini.

Dia juga mempertanyakan fungsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang semestinya dapat diberdayakan secara maksimal. Apabila TGUPP, yang jumlahnya mencapai puluhan orang, lebih teliti, anggaran tidak wajar dalam KUA-PPAS bisa diketahui sejak awal.

"Wewenang begitu besar, Anies pimpinan tertinggi DKI. TGUPP jumlah puluhan orang, timnya besar, harusnya pada proses penganggaran dicek, tapi dugaan kami mungkin tidak dilakukan," ucap Rian.

Selain itu, Rian mengatakan bahwa masalah terbesar proses penganggaran di era Gubernur Anies bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input. Hal penting yang melatarbelakangi adanya kejanggalan anggaran dalam rancangan APBD 2020, adalah tidak transparannya anggaran yang disusun.

"Kami menunggu solusi tegas Gubernur, bukan mencari-cari kambing hitam, tapi dengan membuka data usulan anggaran kepada publik hingga level komponen. Perbaiki cara kerja Gubernur, jangan menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buah," ucapnya.

PSI sebelumnya mengungkap adanya sejumlah pos dengan nilai anggaran fantastis dalam rancangan APBD DKI 2020. Di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar, dan pengadaan bolpoin yang dianggarkan dengan nilai Rp123,8 miliar.