sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Soal reshuffle, PKS: Jangan omong doang

Susunan kabinet saat ini dinilai gemuk dan perlu diatur ulang.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 04 Jul 2020 19:30 WIB
Soal reshuffle, PKS: Jangan omong doang
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Wacana perombakan menteri atau reshuffle dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya dalam Kabinet Indonesia Maju periode kedua. Jokowi mengancam akan mengganti para menteri yang dinilai tidak bekerja secara maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan Jokowi harus membuktikan bahwa omongannya bisa dipegang oleh publik.

"Kalau seminggu mendatang tidak ada perkembangan terbaru terkait reshuffle, menurut saya presiden hanya omong doang atau omdo," kata Mardani dalam diskusi 'Menanti Perombakan Kabinet' pada Sabtu (4/7).

Menurut Mardani, jajaran pemerintahan Jokowi harus dirampingkan demi memaksimalkan kinerja. Susunan kabinet saat ini dinilai gemuk dan perlu diatur ulang. Jika ingin maju, maka pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi yang miskin struktur dan kaya akan fungsi.

"Ketika pemerintahan periode kedua Jokowi mau dibentuk, saya sendiri sudah usulkan agar maksimal 25 kementerian saja, jangan sampai di atas 34. Nanti kolaborasi dan sinergi antarkementerian akan sulit," jelas Mardani dalam diskusi 'Menanti Perombakan Kabinet' pada Sabtu (4/7).

Mardani memaparkan tiga hal yang perlu dibenahi oleh Jokowi, yakni mengurangi jumlah kementerian agar lebih efisien. Dia mecontohkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu digabungkan menjadi satu.

"Begitu pula dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri," ujar dia.

Selain itu, menurut Mardani, Jokowi perlu membenahi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sponsored

"Sekarang dapat dilihat ketika Pak Jokowi geraknya ke satu arah, gubernur, wali kota, dan camat justru bergerak ke arah yang berlawanan," lanjutnya.

Lalu, hal ketiga yang menjadi poin pembenahan Jokowi adalah prioritas anggaran kementerian.

"Anggaran kita itu tidak banyak, maka presiden perlu menjalankan program-program prioritas saja," sebut dia.

 

Berita Lainnya