Soal TWK, PKS: Klasifikasi rahasia negara harus jelas

Klasifikasi rahasia negara terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera, menilai, proses tersebut seharusnya transparan dan akuntabel.

"Klasifikasi rahasia negara perlu jelas. Pelaksanaan TWK justru mesti transparan dan akuntabel. Karena tujuannya utk menghasilkan ASN (aparatur sipil negara) berkelas dunia dan punya integritas. Tidak ada kaitannya dengan rahasia negara," kata Mardani ketika dihubungi Alinea.id, Rabu (16/6).

Mardani mengatakan, proses seleksi ASN selama ini tidak ada yang ditutupi, bahkan hasilnya bisa dilihat real time oleh peserta. Menurutnya, adanya dugaan TWK justru tidak meloloskan pegawai KPK yang selama ini berprestasi dan sedang mengusut banyak kasus besar, informasi, dan kerangka utuh TWK justru perlu dibedah bersama.

"Khususnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti DPR, Ombudsman hingga Komnas HAM," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Mardani menerangkan, TWK masuk dalam seleksi ASN pegawai KPK sebagai rahasia negara justru menjadi preseden buruk ke depannya. "TWK ini bisa jadi preseden buruk ke depannya," jelas Mardani.

Sekedar informasi, polemik TWK pegawai KPK terus berlanjut. Komnas HAM yang menerima pengaduan Wadah Pegawai KPK telah memanggil pimpinan KPK untuk kedua kalinya. Pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan pertama dari Komnas HAM pada Selasa (8/6). 

Kemudian, surat pemanggilan kedua kemudian dikirimkan sejak Rabu (9/6) dan pemeriksaan diagendakan pada Selasa (15/6/).

Sementara itu, Komnas HAM menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK pada Kamis (17/6).