Soal ujian sulit, KPAI sebut Kemendikbud langgar hak anak

Sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Matematika Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ini banyak dikeluhkan oleh para pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan dari 27 murid terkait kesulitan tersebut.

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, para pelajar mengadu melalui telepon, line, whatsapp, twitter dan facebook. Padahal, KPAI tidak membuka posko aduan terkait hal tersebut. Meski menampung seluruh aduan tersebut, namun KPAI tidak bisa menyimpulkan bahwa UNBK Matematika tergolong sulit atau mudah. Sebab, sebuah soal tidak bisa langsung ditentukan dari teks ataupun konteks soal. 

"Secara metodologis tingkat kesukaran soal ditentukan dengan statistik,” kata Retno pada Selasa (17/4).

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) menyatakan bahwa soal matematika tersebut termasuk jenis soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Hal itu kemudian ditanggapi oleh KPAI.

KPAI menilai soal tipe HOTS bukan berarti soalnya harus sulit, namun lebih kepada soal penalaran. Pihak KPAI pun menduga adanya mall praktik evaluasi karena sejumlah soal terindikasi sulit belum pernah dibahas dalam materi pembelajaran di kelas.

Retno pun mendorong Kemdikbud untuk mengadakan evaluasi transparan terhadap soal-soal tersebut. Ia juga mengungkapkan ada dua langkah ke depan yang akan dilakukan KPAI setelah ini.

Pertama, akan menemui Kemendikbud. Kedua, mendorong untuk memenuhi delapan standar pendidikan. 

Asisten Deputi Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya, Elvi Hendrani Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menambahkan, seharusnya lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dengan cara menyenangkan. Anak harus terhindar dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Evi merekomendasikan agar Kemendikbud meninjau kembali tujuan UNBK. Bahkan mempertimbangkan untuk menghapus UNBK. Alasannya, agar proses dan kebijakan ujian nasional dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Sulitnya soal UNBK Matematika memang telah menyita perhatian banyak pihak. Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi X DPR RI mengundang Kemendikbud memberikan penjelasan secara terbuka pada rapat kerja di DPR RI.

Komisi X DPR RI akan mendorong Kemendikbud mengkaji kembali standar nasional pendidikan terutama terkait mata pelajaran matematika, dengan melibatkan Federasi Serikat Guru Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (FSGI dan PGRI). Bambang juga mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk memberikan konseling terhadap siswa yang mengalami tekanan psikologis setelah mengikuti UNBK 2018.