Sri Mulyani: Virus korupsi bisa membahayakan institusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, satu tindakan yang mengkompromikan integritas seseorang dalam melakukan kerja-kerja di pemerintahan yang berujung pada praktik korupsi, sama dengan virus pandemi Covid-19, dapat menular dan membahayakan institusi.

"Satu virus korupsi, satu virus yang mengkompromikan integritas, sama dengan virus pandemi. Dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi," katanya dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, Kamis (10/12).

Dia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia dalam persoalan integritas dan kinerja institusi. 

Apalagi survei Transparansi Internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia menemukan bahwa dari 2019 hingga Maret 2020, sebanyak 30% pengguna layanan masih harus membayar sogokan.   

"Walaupun angka ini masih lebih baik dari India yang 39% dan Kamboja 37%, kita tidak boleh merasa senang. Kita harus akui upaya masih jauh dari sempurna. Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan. Ini tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Praktik sogok menyogok ini, harus menjadi perhatian bersama untuk terus diperbaiki kedepannya. Apalagi pemerintah daerah dan juga kementerian dan lembaga (K/L) telah meningkatkan tunjangan kinerja pegawai struktural dan fungsional di masing-masing K/L. 

"Beberapa tahun terakhir, kami membangun birokrasi bersih dan melayani, dan birokrasi yang bebas korupsi," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan Perception Corruption Index (PCI), Indonesia menempati skor 40 dari 100. Angka tersebut berada di bawah Singapura dan Brunei yang menempati posisi di atas 50.

Meskipun, berada di atas Vietnam dengan skor 37, Thailand 36, dan Filipina 34, Indonesia tidak boleh berbangga hati dan harus terus memperbaiki diri, agar dapat mengejar negara tetangga yang memiliki skor PCI jauh lebih baik.

Segala upaya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang berintegritas dan transparan harus terus ditingkatkan. Agar, praktik korupsi yang membayangi birokrasi di Indonesia tidak menjadi virus serupa pandemi yang dapat menjalar ke mana-mana.

"Kita mengalami situasi yang tidak biasa. Ini ujian integritas yang sangat penting. Ikhtiar untuk bangun pengendalian internal jadi penting," tuturnya.