sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Strategi pemerintah pangkas 441.148 eselon di seluruh Indonesia

Terdapat 98.947 orang pejabat eselon III, 327.771 eselon IV, dan 14.430 eselon V yang terdampak kebijakan ini.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Rabu, 06 Nov 2019 16:38 WIB
Strategi pemerintah pangkas 441.148 eselon di seluruh Indonesia

Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk memuluskan penyederhanaan birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk memangkas total 441.148 pejabat eselon III, IV, dan V, yang berada di seluruh Indonesia.

Berdasarkan bagan tindaklanjut arahan Presiden oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tiga langkah yang akan dilakukan adalah penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, dan transformasi jabatan.

Upaya penataan organisasi dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan untuk penataan organisasi, melaksanakan transformasi/penataan organisasi, serta melakukan peralihan jabatan struktural ke fungsional.

Penataan jabatan fungsional dilakukan dengan menyesuaikan regulasi tentang jabatan fungsional yang komprehensif. Nantinya, terdapat beberapa kelas jabatan dalam satu jenjang.

Adapun langkah transformasi jabatan dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan penyederhanaan birokrasi, memetakan jabatan dan pejabat struktural yang terkena dampak, serta memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan, untuk menampung peralihan jabatan.

Selain itu, menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah, menetapkan masa transisi peralihan, serta transformasi jabatan dilakukan secara nasional seluruh instansi pemerintah.
 
Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, terdapat 441.148 pejabat eselon III, IV, dan V di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang akan terkena imbas penyederhanaan birokrasi ini. Jumlah tersebut terdiri dari 98.947 orang pejabat eselon III, 327.771 pejabat eselon IV, serta 14.430 pejabat eselon V.

Rini menjelaskan, terdapat pejabat eselon III ke bawah yang memiliki potensi untuk tidak dialihkan. Mereka adalah pejabat dengan tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa. Selain itu, juga pejabat yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan dokumen, serta kewenangan kewilayahan.

Penyederhanaan eselon yang merupakan amanat Presiden Jokowi di awal masa pemerintahan ini, akan mulai dilakukan di Kemenpan-RB. Adapun pemangkasan hingga menyisakan dua eselon di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah lainnya, akan dilakukan setelah proses di Kemenpan-RB selesai.

Sponsored

"Kami yang pertama. Mudah-mudahan pertengahan bulan November ini selesai. Nanti kita umumkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (5/11).

Mantan Menteri Dalam Negeri ini pun memastikan, pemerintah melakukan pemangkasan eselon dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Penyederhanaan level jabatan ini dipastikan tidak akan menghambat program-program kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. 

Tjahjo juga mengatakan, penyederhanaan eselon ini dilakukan guna mempercepat perizinan investasi, serta mempercepat pelayanan pada masyarakat.

"Supaya lebih efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi, kemudian memberikan percepatan pelayanan publik dan mempercepat proses perizinan investasi," kata dia. (Ant)