Subsidi paket data, Kemendikbud diminta utamakan daerah 3T

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai, insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) takkan efektif di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Pangkalnya, akses internet di kawasan tersebut minim hingga tidak ada jaringan.

"Jika mereka mendapatkan kuota dan kemungkinan hal itu tidak efektif karena sinyalnya saja tidak ada. Nah, kami sudah sampaikan hal ini pada Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)," katanya kepada Alinea.id, Kamis (3/9).

Karenanya, Hetifah dalam rapat meminta Kemendikbud memprioritaskan daerah 3T. Bantuan yang diberikan, kata dia, bukan hanya dalam bentuk kuota saja, melainkan juga jaringan internet.

Dirinya memahami, penyedia jaringan internet bukan tugas Kemendikbud. Karena itu, disarankan mengeluarkan opsi bantuan lain untuk daerah 3T.

"Namun jangka pendek kami berharap, Kemendikbud dapat beri solusi yang tertuang dalam anggaran, misalnya dengan pembangunan hotspot-hotspot di sekolah," terang Hetifah.

Kendati program subsidi kuota sudah terlaksana, Hetifah mengapresiasi kinerja Kemendikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan para pemangku kewenangan lain yang turut merealisasikan pembagian kuota gratis itu.

"Kebijakan ini, menurut saya, sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang menurut sejumlah survei memang memiliki keluhan utama tingginya biaya kuota," terangnya.

Pemerintah mengucurkan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota gratis bagi para siswa hingga dosen. Bantuan akan disalurkan selama empat bulan dalam beberapa tahap.