Sadar surat ke camat tak ikuti kaidah birokrasi, stafsus Presiden minta maaf

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra memohon maaf dan menarik kembali sebuah surat dari Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Ia berdalih surat pemberitahuan tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).

“Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya,”

Dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan biaya Amartha dan donasi masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan tersebut, diberikan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

“Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar sebuah surat dari Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Surat tersebut ditembuskan ke Kementerian Desa dan PDTT cq Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19. Surat tertanggal 1 April 2020 itu berisi kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19 yang dibuat staf khusus Presiden Jokowi bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra.

Sebagai stafsus dan CEO PT Amartha Mikro Fintek, Andi Taufan Garuda Putra ingin berpartisipasi dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa dan PDTT. Andi Taufan Garuda Putra dan tim dari Amarta disebutnya akan berpartisipasi dalam bentuk edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Puskesmas di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.

Namun, beredarnya surat tersebut justru menuai berbagai polemik. Terlebih menyangkut kaidah aturan dalam sistem birokrasi yang mana secara administrasi Andi Taufan Garuda Putra dinilai tidak etis dan melangkahi instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).