Survei: Polri belum cukup tegas menindak penyelewengan anggotanya

Masih banyak warga menyebut Polri belum cukup tegas menindak penyelewengan yang dilakukan anggotanya di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Berdasarkan survei opini publik yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia selama periode Desember 2021, 51% responden menyebut Polri sudah tegas. Namun, yang mengatakan tidak mengalami perubahan, semakin buruk atau jauh lebih buruk itu masih sangat signifikan (40,9%) atau kurang dari titik aman 60%.

"Masih banyak warga yang mengatakan Polri masih belum cukup tegas menindak anggotanya yang melakukan penyimpangan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melalui telekonferensi, Minggu (9/1).

Menurut dia, ketidaktegasan Polri terhadap anggotanya juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam survei ditemukan, kepercayaan terhadap Polri menurun drastis selama periode Desember 2021.

Menurut hasil survei yang melibatkan 2.220 responden ini, kepercayaan terhadap Polri sebesar 74,1% dari sebelumnya sebesar 80,2%. Kepercayaan terhadap Polri berada di bawah TNI yang menduduki peringkat teratas paling dipercayai publik (92%) dan Presiden (82,7%).

Institusi Polri hanya unggul di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 74,1 dan Kejaksaan (70,9%), DPR (66,0%) dan DPD (52%).

Burhanuddin Muhtadi menyebut, kepercayaan publik terhadap Polri disebabkan oleh kesalahan anggotanya sendiri. Kasus teranyar adalah terkait Bripda Randy Bagus Hari Sasongko yang diduga menyebabkan kematian tragis pacarnya, Novia Widyasari bakal (NWR).

Selain itu, kasus pemerasan dan perkosaan yang dilakukan delapan anggota Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara terhadap perempuan berinisial MU. MU merupakan istri tahanan narkoba yang ditangkap saat penggerebekan pada 4 Mei 2021.

"Ini isu-isu yang ternyata menurunkan kepercayaan terhadap polisi selama sebulan terakhir. Turun tajam. Meskipun dibanding dengan KPK dan Kejaksaan, trust terhadap Polri masih sedikit lebih tinggi," kata dia.

Meski demikian, sambung Burhanuddin, masyarakat tetap mengapresiasi kinerja Polri pula dalam hal pelayanan publik. Terkait pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) misalnya, sebanyak 77,4% responden mengaku sangat puas.

"Jadi ada kritik sangat tajam dengan penurunan kepercayaan tapi masyarakat juga memberikan apresiasi. Kurang puas dan tidak sama sekali puas 15,5%," pungkasnya.