sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Survei IPO: Posisi Tito dan Luhut diragukan, Prabowo paling pas

"Mereka memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi, tapi menurut publik tidak sesuai dengan posisi kementerian yang diembannya," kata Dedi.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Sabtu, 23 Nov 2019 23:00 WIB
Survei IPO: Posisi Tito dan Luhut diragukan, Prabowo paling pas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dianggap paling tidak pas dengan posisi yang diembannya. Hal itu dinilai menurut survei kepercayaan publik yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).

Survei tersebut memberikan poin sebesar 15,2% untuk Luhut dan 14,7% untuk Tito. Luhut dan Tito mendapat skor tertinggi dalam hal keraguan publik dibandingkan 12 nama lainnya, yang masuk di bursa survei.

Menurut Direktur IPO Dedi Kurnia Syahputra, survei dilakukan dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap 800 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kesimpulannya, mereka memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi, tapi menurut publik tidak sesuai dengan posisi kementerian yang diembannya," katanya di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Di dalam survei yang sama juga disebut, Prabowo Subianto paling sesuai dengan posisi yang diembannya, sebagai Menteri Pertahanan. Ia mendapatkan poin sebesar 24,3%, mengalahkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan poin 19,3%.

"Kita dapatkan bahwa mereka percaya Indonesia akan maju dengan susunan kabinet yang ada. Tapi sebagian mereka justru tidak punya keyakinan dengan tokoh-tokoh di kementeriannya," ujar Dedi.

Keraguan publik, kata dia, tergambar dari posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Meski lebih populer ketimbang Prabowo, dengan poin 39,3% berbanding 22,3%, tetapi tingkat kepercayaan publik hanya menempatkan Sri di urutan kedua, setelah Prabowo.

Lebih lanjut, di dalam survei yang sama, ada persoalan paling mendesak untuk dituntaskan pemerintah. Publik menilai, persoalan ekonomi dengan poin 32%, menjadi masalah yang paling mendapat sorotan. Kedua, soal penegakan hukum, dengan poin 24%.

Sponsored

Problem ekonomi yang paling banyak dapat sorotan terkait ancaman resesi global dan pembukaan lapangan kerja baru.

"Untuk itu, anggota Kabinet Indonesia Maju memiliki beban cukup berat, yakni meyakinkan publik bahwa mereka dapat diandalkan dan bekerja sesuai kepentingan publik," tutur Dedi.

Berita Lainnya