Survei: Publik tak mau lagi pilpres dan pileg serentak

Publik Indonesia berharap pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) tak kembali dilakukan secara serentak, sebagaimana gelaran Pemilu 2019. Hal itu terungkap dalam hasil survei Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia. 

"Masyarakat responden kami di bawah itu menginginkan pileg dan pilpres untuk dipisah. Jadi ini juga menjadi masukan partai politik. Masyarakat yang menginginkan pileg dan pilpres itu dipisah, presentasenya di angka 56,4%," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (24/2).

Menurutnya, hal ini lantaran responden menilai infrastruktur politik Indonesia kurang menunjang untuk melaksanakan pemilu serentak. Tingginya jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia saat menunaikan pekerjaan, juga menjadi alasan lain responden menginginkan pelaksanaan pemilu terpisah.

Adi menggarisbawahi, hal ini harus diikuti evaluasi agar catatan buruk tersebut tak kekmbali terulang pada Pemilu 2024 mendatang. Apalagi masih ada 36,8% responden yang menilai positif pelaksanaan pileg dan pilpres serentak, karena waktu pelaksanaan yang lebih efektif. 

Responden juga menganggap pelaksanaan pemilu serentak lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Adi mengatakan, hal ini sejalan dengan harapan publik untuk mewujudkan Indonesia maju dan makmur dalam setiap penyelenggaraan pemilu, yang presentasenya mencapai 70,5%.

"Harapan publik dalam setiap pemilu pasti bagaimana Indonesia itu maju, makmur, adil, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Itu pasti selalu menjadi kriteria dan preferensi utama bagaimana harapan adanya pemilu," ujar dia.

Survei ini dilaksanakan Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia sejak awal Februari 2020, dengan mewawancarai 2.197 responden di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metodologi multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,13%.