Syamsuddin Haris: Tes wawasan kebangsaan bermasalah

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Syamsuddin Haris, mengatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) bermasalah. Namun, dia menyampaikan pendapat itu tidak mewakili Dewas KPK.

"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," ujarnya secara tertulis, Minggu (9/5).

Menurut Syamsuddin, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dia menambahkan, hal serupa berlaku juga mengenai skema TWK.

"Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema TWK," ucapnya.

Asesmen TWK diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Maret sampai 9 April 2021. Tes diikuti 1.351 pegawai KPK dan hasilnya pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat 75 orang, dan dua pegawai tidak hadir wawancara.

Kegiatan TWK merupakan rangkaian pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang KPK hasil revisi pada 2019. Namun, TWK menuai kritik, sebab, 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat terancam didepak.

Menurut Koalisi Save KPK, asesmen bukan instrumen untuk menyatakan diangkat atau tidak pegawai menjadi ASN. Koalisi menegaskan ada perbedaan diksi "seleksi" dan "asesmen".

"Seleksi adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik) atau penyaringan. Sedangkan asesmen adalah proses penilaian, pengumpulan informasi, dan data secara komprehensif," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mewakili koalisi.