Syarat damai Palestina-Israel yang tak terpublikasi media

Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Sidqon Maesur, mendorong Pemerintah Indonesia mengupayakan perdamaian Israel dengan Palestina. Ia pun mengungkap syarat perdamaian yang diajukan pihak Israel-Palestina yang jarang terpublikasi media.

Mantan wartawan di Timur Tengah ini berharap, peran Indonesia dapat membawa perubahan baru di tengah perundingan Israel-Palestina yang kerap menemui jalan buntu.

"Mudah-mudahan Indonesia berperan dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Kita ini umat Islam terbesar di dunia dan kita kerap terlibat dalam upaya perdamaian di Timur Tengah," kata Sidqon di webinar Moya Institute bertajuk "Konflik Timur Tengah: Israel dan Holokos Palestina", Kamis (20/5).

Menurut Sidqon, perundingan kedua belah pihak sudah kerap dilakukan, termasuk Perundingan Oslo pada 1993. Namun upaya damai yang tempuh terjadi kerap menemui jalan buntu. Pasalnya, jelas Sidqon, kedua belah pihak menuntut keadilan dan minta haknya masing-masing.

Sidqon mengaku terlibat dalam Perundingan Oslo pada 1993. Kala itu dia menjadi wartawan di Mesir. Dalam wawancaranya dengan salah satu perunding Israel, Sidqon mendapatkan fakta bahwa Israel juga mengklaim sebagai bangsa yang terzalimi.

"Jadi ternyata yang merasa terzalimi dan menuntut hak (itu) orang Israel juga, (bukan hanya Palestina). Maka mereka mengatakan kami ini perundingan gagal. Deadlock. Karena kami masing-masing menuntut keadilan dan merasa terzalimi," ujar alumnus Universitas Al Azhar Kairo ini mengenang wawancaranya dengan salah satu perunding Israel.

Selain merasa terzalimi, kedua negara juga memiliki syarat damai yang justru bertolak belakang satu sama lain. Menurut dia, syarat perdamaian antar dua negara ini kerap tidak dipublikasikan media.

"Apa di antaranya? Israel bilang begini, ya kalau memang mau mendirikan negara ya silakan, tapi jangan ada tentaranya. Karena khawatir, jangan-jangan nanti penuh di kawasan Palestina orang-orang yang masuk bersenjata dan ini mengkhawatirkan keamanan Israel. (Sebaliknya) Syarat oleh Arab ini juga tidak diterima Israel, karena orang Israel mengaku tidak memperebutkan kawasan," jelas dia.

Di sisi lain, Sidqon mengatakan konflik dua negara bukanlah konflik agama sebagaimana yang dipahami masyarakat awam di Indonesia. Pasalnya, meski Yahudi menjadi agama mayoritas di Israel, namun banyak pemimpin Israel dari kalangan sekuler. Tak hanya itu, sebanyak 9% penduduk Israel beragama Islam, yang juga menduduki posisi strategis di negara Bintang Daud itu.