sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tak kenal SARA, semua pihak harus kompak hadapi Covid-19

Pemerintah mesti memperhatikan masyarakat yang terdampak saat memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 21 Jul 2021 11:17 WIB
Tak kenal SARA, semua pihak harus kompak hadapi Covid-19

Anggota Komisi VI DPR, Sonny T. Danaparamitha, meminta semua pihak kompak menjalankan keputusan pemerintah yang memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli. Apalagi Covid-19 bisa menyerang siapa saja.

"Covid-19 tidak mengenal SARA. Untuk menghadapinya, kita perlu kerja sama. 'Badai' yang kita hadapi tidak berbeda, kita harus kompak dalam 'satu kapal yang sama,'" katanya dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Meskipun PPKM darurat akan berdampak dan menambah beban masyarakat, menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung semua pihak karena bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pun diharapkan upaya tersebut menjadi "obat mujarab" dalam menangani pandemi.

"Pemerintah telah mengatakan, bahwa meskipun kebijakan ini sangat berat, namun harus dilakukan demi mengurangi penularan dan menurunkan jumlah pasien yang harus ke rumah sakit. Tentang hal ini, kita semua sudah menyaksikan bagaimana situasi rumah sakit di seluruh Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya," tuturnya.

Terpisah, Anggota DPD, Teras Narang, mendukung perpanjangan PPKM darurat dengan catatan pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak. "Tetap memperhatikan adanya penyaluran bantuan pangan, bantuan sosial, bantuan perekonomian, dan dukungan lainnya."

Dia menambahkan, jaring pengaman sosial, ekonomi, dan kesehatan perlu menjadi prioritas utama negara, khususnya pemerintah daerah (pemda). Karenanya, harus disalurkan kepada yang tepat dengan cepat dan berkeadilan.

Sementara itu, peran pemerintahanan paling bawah, desa dan kelurahan, juga harus diberdayakan secara maksimal agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik. Demi menggerakkannya, perlu diberikan penghargaan.

Pemerintah, bagi Teras, pun harus tegas. Pejabat yang mengorupsi dan menghambat distribusi bansos harus dihukum.

Sponsored

"Kita sekarang ini berada dalam keadaan dan kejadian yang luar biasa. Karenanya, sikap tindak kita untuk menyelamatkan kesehatan, sosial, ekonomi dan keamanan masyarakat pun harus dengan perencanaan dan pelaksanaan yang luar biasa," tandasnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid