Tak lagi satu misi, wakasekjen FSGI mengundurkan diri

Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengundurkan diri sebagai anggota dan pengurus. Ia memutuskan aktif sebagai koordinator di organisasi Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G).

“Saya Satriwan Salim, mulai Minggu (27/9) mengundurkan diri sebagai anggota dan pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan SEGI Jakarta,” ujar Satriwan dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).

Ia mengaku mengundurkan diri sebagai Wakasekjen FSGI karena sudah tidak sejalan.

“(Alasannya) tidak satu visi-misi lagi bersama, dan kurang harmonisnya hubungan, koordinasi, dan komunikasi sebagaimana biasanya dengan sekjen dan dewan pengawas (dewan pakar) FSGI sekitar dua bulan terakhir,” tutur Satriwan.

Diketahui, Satriwan Salim gemar mengkritik kebijakan penyederhanaan kurikulum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Misalnya, terkait polemik penghapusan mata pelajaran sejarah. Ia pun menyesalkan materi pembahasan penyederhanaan kurikulum justru diperoleh karena draft internal yang bocor dan beredar secara tidak sengaja ke publik.

Ia menyebut, penyederhanaan kurikulum tidak urgen sama sekali. Sebaiknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) fokus membenahi persoalan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Satriwan mengingatkan Kemendikbud terkait belum adanya evaluasi total terhadap implementasi Kurikulum 2013.

“Guru dan siswa dikhawatirkan menjadi kelinci percobaan jika penyederhanaan dan perubahan Kurikulum baru dilakukan. Penyederhanaan yang substansinya adalah perubahan kurikulum tiba-tiba harus dilakukan tanpa ada kajian yang jelas,” ucapnya dalam diskusi virtual, Jumat (25/9).

Sebelumnya, FSGI mendukung kebijakan penyederhanaan Kurikulum 2013. Berdasarkan kajian singkat internal FSGI, Kurikulum 2013 memang sudah saatnya disederhanakan karena beberapa alasan dan catatan. Pertama, penyederhanaan perlu dilakukan untuk mengurangi muatan kurikulum 2013 yang selama ini sarat beban dan sulit dituntaskan. Kedua, penyederhanaan kurikulum harus fokus pada materi tumpang tindih antar mata pelajaran terkait, bukan menghilangkan mata pelajarannya. Ketiga, penyederhaan kurikulum diperlukan di tengah pandemi Covid-19 karena sejumlah kendala dalam PJJ.

Keempat, penyederhanaan kurikulum diperlukan karena selama masa pandemi Covid-19, jam belajar setiap mata pelajaran sudah banyak dikurangi. Kelima, terkait mata pelajaran sejarah, penyederhanaan kurikulum harus untuk menguatkan muatan sejarah lokal dalam konteks sejarah nasional Indonesia. Keenam, perlunya penguatan pembelajaran sastra untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

“Peserta didik lebih banyak belajar peristiwa sejarah di luar lokal di mana mereka bertempat tinggal. Siswa yang belajar sejarah maritim tidak mengenal lokalnya sebagai wilayah maritim, terkecuali mereka yang tinggal di wilayah kerajaan maritim besar Indonesia dan tercantum dalam buku teks pelajaran sejarah,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9).