Anies tuntut tanggung jawab UNHCR

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI tidak bisa terus membantu para pencari suaka yang saat ini berada di pengungsian dadakan di Kalideres, Jakarta. Menurut Anies, Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) bertanggung jawab untuk mengurusi para pencari suaka. 

"Jangan sampai nanti tanggung jawabnya jadi pindah ke Pemprov DKI. Kami ini membantu karena saat ini mereka telantar. Tapi, yang harus bertanggung jawab adalah UNCHR," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Selain menyediakan penampungan sementara, saat ini Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan makanan dan fasilitas untuk para pencari suaka di Kalideres. 

Anies mengaku, ia belum tahu sampai kapan Pemprov bisa membantu para pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah. "Nanti kami tanyakan ke UNHCR. Kan kami bantu sebatas aspek kemanusiaan," ucapnya.

Menurut Anies, ia telah bertemu dengan perwakilan UNCHR, tadi pagi. Namun, ia belum mengetahui kondisi terakhir di lokasi pengungsian para pencari suaka. 

"Nanti dicek update terakhir. Tapi, intinya adalah sesungguhnya wewenangnya itu ada pada UNCHR, kemudian pemerintah pusat," kata Anies.

Hingga kini tercatat ada lebih dari 1.100 pencari suaka yang mengungsi di lapangan bekas Kodim Kalideres. Mayoritas pencari suaka berasal dari Afghanistan, Suriah, dan Pakistan.