Tangkal Covid-19, pemerintah diminta berkaca dari Malaysia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai, pemerintah dapat berkaca pada Malaysia yang melarang pemegang visa jangka panjang masuk ke wilayah teritorialnya untuk menangkal penularan Covid-19.

Cara tersebut, dapat dilakukan dengan memperketat masuk wilayah Indonesia harus menyertakan hasil swab nonreaktif coronavirus. "Ya kalau proteksi, mungkin bukan pelarangan sama sekali tetapi lebih diperketat lagi. Misalkan, kalau masuk ke Indonesia harus swab dulu," ujar Abdul, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (2/9).

Dia menyatakan, tidak sepakat bila pintu masuk Indonesia harus ditutup bagi orang asing. Sebab, cara itu dinilai akan menghambat segala urusan. "Saya tidak sepakat kalau harus tertutup sama sekali, karena banyak urusan yang memang tidak bisa dilakukan (bila tidak tatap muka)," tuturnya.

Terkait kebijakan larangan WNI masuk ke Malaysia, Abdul tidak ingin berkomentar lebih dalam. Pasalnya, kebijakan itu merupakan wewenang negeri jiran.

"Jadi soal kebijakan negara kita enggak bisa campuri, kita hormati. Kebijakannya sedang menutup semuanya, ya kita harus haragai mereka, kita enggak bisa intervensi semuanya," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Malaysia akan melarang pemegang visa jangka panjang asal Indonesia, India, dan Filipina masuk ke negaranya. Larangan diberlalukan menyusul kondisi pandemi yang tengah melanda tiga negara itu. Rencanannya, kebijakan itu akan mulai berlaku pada 7 September 2020.