sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Temuan KPK: 89% pelatihan Kartu Prakerja gratis di internet

KPK menilai hanya sebagian kecil pelatihan Kartu Prakerja yang memenuhi syarat.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 18 Jun 2020 17:27 WIB
Temuan KPK: 89% pelatihan Kartu Prakerja gratis di internet
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses kurasi Program Kartu Prakerja tidak memadai. Hal ini diyakini lembaga antirasuah itu setelah melakukan kajian.

"Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Alex menyebut, hanya sebagian kecil pelatihan yang memenuhi syarat baik dalam melakukan pelatihan dalam jaringan atau online. Jika dipersentasekan, hanya 13% atau 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelatihan online atau daring.

KPK juga mengidentifikasi sebagian besar jenis pelatihan yang disajikan dalam Program Kartu Prakerja telah tersedia di berbagai media yang tidak berbayar.

Hal itu berdasarkan temuan KPK, dari 1.895 pelatihan yang dilakukan pemilihan sampel didapat 327 sampel pelatihan. 

"Hasilnya 89% dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," paparnya.

Alex menilai, proses kurasi dapat efisien jika melibatkan pihak lain yang berkompeten. Selain itu, dia menilai area pelatihan dapat dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. 

"Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP (lembaga penyedia pelatihan)," bebernya.

Sponsored

Komisi antirasuah juga meminta penyelenggara Program Kartu Prakerja memprioritaskan pekerja terdampak pandemi sebagai peserta. "Tidak perlu mendaftar daring, melainkan dihubungi manajemen pelaksana," jelasnya.

Termasuk meminta penyelenggara mengubah mekanisme metode pengenalan peserta. Dianjurkan hanya dengan NIK.

"Tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya," tutup Alex.

Berita Lainnya