Temui MUI, Dubes Saudi blak-blakan soal haji

Pemerintah Arab Saudi meluruskan pemberitaan tentang haji setelah Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pembatalan keberangkatan haji 2021 minggu lalu. Pelurusan pemberitaan itu dilakukan lewat Duta Besar Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Masalah pembatalan haji Indonesia, jelas Dubes, tidak ada kaitan dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Saudi dan Indonesia. "Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media,” ungkap Essam di Kantor MUI hari ini.

Menurut Dubes Syekh Essam, Kerajaan Arab Saudi hingga saat belum mengirimkan undangan haji ke negara lain, termasuk Indonesia. Alasannya tidak lain karena pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Kepada MUI, Dubes Saudi tidak hanya membahas haji, namun juga rencana kerja sama antara MUI dengan Arab Saudi, meliputi bidang ukhuwah, dakwah, dan kerja sama lainnya  yang berorientasi pada penguatan Islam Wasathiyah.

Laman resmi MUI menyebutkan, ini merupakan kunjungan pertama Dubes Saudi yang baru ini ke MUI sejak Januari 2021. Kedatangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi itu disambut Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Waketum MUI KH Marsudi Syuhud, dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Juga Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Habib Ali Hasan Bahar yang memandu pertemuan tersebut. Habib Ali sebelumnya sudah berulangkali bertemu dengan Dubes Saudi karena hubungan keduanya memang dekat. Pertemuan tersebut terselenggara melalui perantara Habib Ali.

Sebelumnya, Kemenag menyatakan bahwa keputusan membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan.

"Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru,” ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi, dalam rilis Kemenag, Jumat (4/6).

Khoirizi melanjutkan, pihaknya bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR RI.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, jelasnya, juga sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi Saleh Benten pada pertengahan Januari 2021 untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.