sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Tenaga medis pasien corona harus dilindungi asuransi kesehatan

Karena dokter dan perawat itu berada di "garda terdepan".

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Minggu, 15 Mar 2020 19:09 WIB
Tenaga medis pasien corona harus dilindungi asuransi kesehatan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 23851
Dirawat 16321
Meninggal 1473
Sembuh 6057

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta melindungi tenaga medis yang menangani pasien terduga ataupun terinfeksi coronavirus baru (Covid-19). Mengingat mereka berada di "garda terdepan" dan paling berisiko.

"Ini harus menjadi prioritas. Selain terhadap publik. Jika tidak, penanganan akan sia-sia," ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Prabowo Soenirman, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (15/3).

Salah satu perlindungan tersebut, menurut dia, dengan mengikutsertakan tenaga medis sebagai peserta asuransi kesehatan. Di luar menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar dan berkecukupan.

"Asuransi ini penting. Karena BPJS Kesehatan tidak meng-cover layanan perawatan dan pengobatan untuk corona. Dengan adanya asuransi, setidaknya membuat dokter dan perawat yang bersentuhan langsung dengan pasien corona tenang. Sehingga, bisa optimal bekerja. Tanpa rasa waswas," tuturnya.

Apabila anggaran yang dialokasi belum tersedia, menurut Prabowo, pemprov bisa merevisi dan memasukkan pos belanja tersebut. "Dalam kondisi seperti ini, reasonable, kok. Karena mereka, orang-orang paling berisiko," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu berpendapat demikian, lantaran ada tenaga medis terinfeksi Covid-19. Pun pemerintah mengakui, yang bersangkutan meninggal dunia.

"Apalagi, pemprov beberapa saat lalu mengumumkan, menambah daya dukung rumah sakit untuk penanganan corona. Jadi, jangan cuma fasilitas kesehatan yang ditambah. Tapi, juga harus memikirkan keselamatan SDM-nya," ujar Prabowo.

Kebijakan Pemprov Jakarta dalam menangani coronavirus kian ketat. Benang merahnya, pengendalian pergerakan penduduk dan pembatasan interaksi sosial (social distancing measure).

Sponsored

Beberapa kebijakan tersebut, seperti meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada 15 dan 22 Maret. Lalu, meliburkan aktivitas belajar di sekolah 14 hari.

Berikutnya, pembatalan dan menolak izin kegiatan/keramaian serta penutupan destinasi wisata yang dikelolanya selama dua pekan. Juga membatasi operasional transportasi umum yang dikelolanya.

Berbagai upaya itu dilakukan, karena banyak pasien terduga maupun terinfeksi Covid-19 adalah warga Jakarta. Pun tersebar di lima wilayah administratif Ibu Kota.

Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini.

Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

Berita Lainnya