sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Perketat pengawasan Natuna, Ngabalin desak anggaran TNI AL dinaikkan

Ngabalin mengatakan bahwa alutsista TNI AL sudah lama tidak diperbarui.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Minggu, 12 Jan 2020 14:11 WIB
Perketat pengawasan Natuna, Ngabalin desak anggaran TNI AL dinaikkan

Masuknya kapal-kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna dinilai akibat lemahnya pengawasan oleh otoritas terkait.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemicu lemahnya pengawasan tersebut adalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang sudah lama tidak diperbarui.

"DPR-RI wajib hukumnya bicara dengan pemerintah dan menyetujui peningkatan anggaran TNI AL," kata Ngabalin dalam diskusi bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Jakarta, Minggu (12/1).

Ngabalin melanjutkan, kapal-kapal AL Indonesia kebanyakan masih buatan 1954 dan 1956. Sementara, senjata yang digunakan masih buatan 1958 yang menurut dia, telah rusak. 

Senjata tersebut, kata Ngabalin, hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. 

"Pemerintah dan parlemen harus satu sikap terkait klaim dari Tiongkok. Sebab aset wilayah kelautan sangat besar dibanding wilayah daratan," ujar dia. 

Natuna menjadi sorotan publik usai sejumlah kapal-kapal China memasuki perairannya. 

Pada Rabu (8/1), Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

Sponsored

"Saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada. Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya," tulis Presiden Jokowi di akun Instagram-nya.

Presiden Jokowi menambahkan, "Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal. Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna."

Berita Lainnya