Teror pembakaran kendaraan di Semarang, politik atau kriminal?

Politis?

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai, peristiwa teror pembakaran kendaraan itu bagian dari euforia politik, dengan tujuan mengacaukan pemilu.

"Pelaku ingin mengacaukan kubu Jokowi karena Jateng adalah ‘kandang banteng’ dan basis pendukung Jokowi," ujar Neta saat dihubungi, Selasa (19/3).

Entah terkait atau tidak, elektabilitas kubu petahana sempat terguncang. Hal itu diakui Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Tengah Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Bambang Wuryanto.

“Memang survei internal sempat turun, tetapi tidak signifikan. Tidak lama kemudian sudah naik lagi kok,” ujarnya ketika dihubungi, Selasa (12/3).

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, turunnya elektabilitas segera dipulihkan dengan kerja keras TKD Jawa Tengah membantu pihak kepolisian menenangkan ketakutan masyarakat atas peristiwa teror pembakaran kendaraan.

Menurutnya, TKD Jawa Tengah membantu dengan menyediakan posko keamanan 01 di setiap desa, sebagai bentuk kehadiran pasangan calon nomor 01 menjaga masyarakat sekitar. Meski begitu, Bambang tak mau menuduh peristiwa pembakaran kendaraan dilakukan kubu lawan.

TKD Jawa Tengah menganggap, peristiwa teror itu sekadar kriminalitas yang memanfaatkan momentum politik saja.

Senada dengan Bambang, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferdinand Hutahaean mengatakan peristiwa ini kriminal murni. Jauh dari politik.

Meski begitu, Ferdinand menuturkan, bila peristiwa semacam ini dibiarkan, maka akan mengganggu pemilu. “Polisi harus segera bertindak, setidaknya menghentikan dan mencegah tidak terjadi lagi,” kata Ferdinand saat dihubungi, Rabu (27/3).

Mengenai TKD Jawa Tengah yang membuat pos keamanan 01 sebagai bentuk kehadiran di masyarakat, Ferdinand menganggap kubu Jokowi-Ma’ruf sedang mempolitisasi kondisi. Ia menilai, apa yang dilakukan kubu paslon 01 wajar dalam politik.

“Tetapi yang penting bagaimana tidak ada opini-opini yang dibangun bahwa seolah-olah ini adalah kerjaan politik,” ujarnya.

Menanggapi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang turun di Jawa Tengah karena peristiwa teror pembakaran kendaraan, Ferdinand menganggap hal itu wajar. Menurutnya, hal ini membuktikan kinerja keamanan tidak baik.

“Yang bertanggung jawab atas itu secara politik ya Jokowi sebagai presiden, jadi suaranya turun lumrah saja, karena masyarakat merasa tidak aman,” tuturnya.

Keamanan jelang pemilu

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol Agus Triatmaja mengatakan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku, dengan menganalisa rekaman CCTV aksi pembakaran di Grobogan.

Sayangnya kualitas rekaman CCTV itu rendah. Namun, Agus mengatakan, pihaknya masih terus memberikan waktu kepada tim penyidik untuk menganalisanya.

“Tidak perlu sampai dikirim ke tim yang di luar negeri. Kami masih memberikan waktu agar tim bekerja,” ujarnya saat ditemui di Gedung De Tjolomadoe Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, Rabu (13/3).

Selain rekaman CCTV, pihak kepolisian juga sudah mengumpulkan barang bukti, berupa botol air mineral untuk bensin.

Pada akhir Februari 2019 lalu, Polda Jateng meringkus dua pelaku pembakaran sepeda motor di Temanggung, Jawa Tengah.

Akan tetapi, Agus menuturkan, kedua pelaku tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pembakaran kendaraan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Grobogan. Motif kedua pelaku terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2018 lalu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Brigjen Pol Condro Kirono menyebut, ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang rawan konflik saat pemilu, yakni Solo Raya, Kedu Raya seperti Magelang dan Temanggung, Banyumas, Pekalongan, Pati, dan Semarang.

Meski begitu, Agus mengatakan, untuk kasus di empat lokasi daerah Jawa Tengah tersebut, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur politik. Agus memastikan, untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, tak ada pengamanan khusus atau penyiagaan personel berlebihan saat pemilu.