Teroris JAD: Bom akan diledakkan pada aksi unjuk rasa 22 Mei

Kepolisian RI mengimbau masyarakat tidak menggelar aksi massa pada pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (22/5) depan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol M. Iqbal mengatakan, kerumunan peserta unjuk rasa rawan dijadikan sasaran amaliyah kelompok teroris. 

"Tanggal 22 Mei kami imbau agar tidak ada kerumunan massa karena rawan aksi teror, bom dan senjata," ujar Iqbal kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5).

Imbauan tersebut dikeluarkan berbasis keterangan para tersangka terorisme yang telah ditangkap. Menurut Iqbal, kelompok teroris telah merencanakan aksi teror menyasar massa peserta unjuk rasa terkait pemilu. "Densus 88 Antiteror Mabes Polri terus melakukan pengejaran di lapangan hingga saat ini," jelas dia. 

Polisi saat ini telah mengantongi video pengakuan dua terduga teroris berinisial DY dan EY. Dalam video pemeriksaan yang dimiliki Densus 88 Antiteror, DY mengaku telah menyiapkan bom yang akan diledakkan pada 22 Mei. 

Bom tersebut, menurut DY, dikendalikan via remote control. "Akan dilakukan 22 Mei karena di situ akan ada kerumunan massa. (Itu) merupakan event yang pas untuk melakukan amaliyah," ucap DY dalam video yang diputar pada saat konferensi pers itu.

Sejak Januari 2019, Densus 88 telah menangkap 68 tersangka terorisme di berbagai daerah. Seluruh tersangka tersebut merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD). 

Pemda diminta larang masyarakat

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta kepala daerah di seluruh Indonesia melarang masyarakat dari daerah berangkat ke Ibu Kota untuk mengikuti aksi unjuk rasa memprotes pengumuman KPU.

"Pusat dan daerah bersinergi supaya mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu," kata Wiranto. 

Sebagaimana imbauan Wiranto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta masyarakat setempat untuk tidak ikut aksi pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Menurut Ganjar, momentum 22 Mei lebih baik jika digunakan masyarakat untuk mengaji dan bersilaturahmi. 

"Karena bertepatan dengan malam Nuzulul Quran atau turunnya Alquran. Kita ngaji saja yuk. Saya ingin membuat pengajian besar dan kita ingin libatkan pascapengajian itu kumpul bersama FKUB agar semua bisa berkumpul dengan riang gembira," ujar politikus PDI-Perjuangan itu. 

Selain oleh Menko Polhukam, menurut Ganjar, imbauan serupa juga telah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Kemarin kita dikumpulkan Pak Mendagri dan menerima arahan dari TNI-Polri. Untuk mengurangi konflik-konflik sosial, disarankan dari daerah tidak perlu ke Jakarta karena proses sedang berjalan," katanya.

Rencana aksi unjuk rasa pada 22 Mei digaungkan kubu Prabowo-Sandi sebagai bentuk protes terhadap hasil Pilpres 2019 yang diklaim dipenuhi kecurangan. Kubu Prabowo-Sandi, menurut politikus gaek PAN Amien Rais, memilih menggalang kedaulatan rakyat ketimbang menempuh jalur hukum. (Ant)